P E R A N A N K E P A L A D E S A P A D A P E L A K S A N A A N OTONOMI DESA DALAM PERSPEKTIF UU PASAL 26 NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

Yunita, Sugiati (2023) P E R A N A N K E P A L A D E S A P A D A P E L A K S A N A A N OTONOMI DESA DALAM PERSPEKTIF UU PASAL 26 NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (11MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (12MB)

Abstract

ABSTRAK Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik serta pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Penyusunan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, terntu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, serta mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peran Kepala Desa itu sendiri seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi pedesaan yang berkeadilan, dan mempercepat industrialisasi Desa, dapat menciptakan lapangan kerja, membuka peluang tersedianya bahan pangan dan bahan lainnya agar menunjang kebutuhan konsumsi dan produksi, terwujudnya keterkaitan ekonomi lokal, dan meningkatkan kapasitas lembaga serta organisasi ekonomi masyarakat Desa. Dalam Fiqh Siyasah, sebagaimana yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW, yaitu membentuk institusi eksekutif dan administrative bagi melayani masyarakat dalam banyak hal. Karena ini terkait dengan pribadi Nabi Muhammad SAW, sebagai seorang Rasulullah dan sekaligus seorang Kepala Negara. Melihat hal itu Ulama Fiqh telah memikirkannya dengan memperluas pembahasan yang dapat menerangkan bagaimana Fiqh Islam dalam mengantisipasi perkembangan yang ada, dengan tidak mengabaikan hukum yang akan terjadi sesuai dengan paradigma politik Islam yang bersifat khusus. Hukum yang telah menjadi bagian utama dari pembahasan konstitusi dan politik negara. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpulkan dari lapangan secara objektif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisa interaktif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, peran Kepala Desa dalam pelaksanaan otonomi Desa pada Desa Negara Aji Baru menurut Undang-Undang Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 sudah cukup baik namun kurang optimal hal ini dapat dilihat dari tidak ada pembangunan Desa, serta tidak adanya pembangunan ulang infrastruktur Desa. Berdasarkan pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah peran Kepala Desa sudah sesuai diatas konsep Fiqh Siyasah Tanfidziyah yang berprinsip diatas kemaslahatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari segi keamanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Negara Aji Baru. Namun dalam hal pembangunan infrastruktur belum cukup memadahi sehingga masih banyak masyarakat yang merasa kesulitan dalam meningkatkan ekonomi serta memenuhi kebutuhan mereka. Kata kunci: Otonomi Desa, Fiqh Siyasah Tanfidziyah.

Actions (login required)

View Item