SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA (PERATIN) PERSPEKTIF KETATANEGARAAN DALAM ISLAM (Studi Kasus di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)

Rohman, Pikri (2018) SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA (PERATIN) PERSPEKTIF KETATANEGARAAN DALAM ISLAM (Studi Kasus di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

[img] PDF
Download (16MB)

Abstract

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi memiliki arti suatu keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahnya kedaulatanya berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada pada keputusan rakyat. Pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Desa atau sebutan lain dalam pemerintahnya dipimpin oleh kepala desa. Kepala Desa adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa. Pekon adalah sebutan lain dari pemerintahan desa yang berada di Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2016 tata cara pemilihan kepala desa, pengangkatan/pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Namun dalam prakteknya pilkades yang sudah diatur oleh Undang-undang pemerintah untuk saat ini sangat sulit teselenggara dengan lancar berkualitas karena bermainya kepentingan politik, kepentingan yang ingin berebut kekuasaan ketimbang hakikat yang diinginkan oleh pilkades yaitu pemerintahan desa yang legitimate.Pekon Way Jambu Labuhan yang terletak di Kabupaten Pesisir Barat dikenal masih homogeny yang mana hanya terdapat adat lampung dan didominasi oleh agama Islam. Dalam hal ini kebudayaan dan kekeluargaan bersinggungan dengan kepentingan politik, sehingga masyarakat lupa diri akan kepentingan tersebut. Islam sendiri tidak mengatur sistem politik secara spesifik akan tetapi dalam juga totalitas ajaran Islam Al-Quran dan Hadis mengajarkan seluruh aspek kehidupan termasuk kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini yakni bagaimana sistem pemilihan kepala desa (Peratin) di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pemilihan kepala desa (Peratin) di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah ingin mengetahui bagaimana sistem pemilihan kepala desa di pekon way jambu labuhan dan bagaimana sistem pemilihan kepala desa dalam tinjauan hukum ketatanegaraan Islam. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian jenis lapangan (field research), yaitu penelitian yang di lakukan secara langsung terhadap pristiwa dan data-data yang ada di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat : 1). Kepala Desa dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala desa (pilkades) oleh penduduk desa. Usia minimal kepala desa adalah 25 tahun, dan ia harus berpendidikan paling rendah SLTP, dan termasuk penduduk desa desa setempat. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan, yang di bentuk BPD, dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. 2). Sistem pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh masyarakat di Pekon Way Jambu Labuhan Krui Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat pemilihan Kepala Desa ditinjau dari hukum Islam dapat dibenarkan, sebab perintah pemilihan dalam Islam didasarkan pada musyawarah sistem atau model apa yang disepakati masyarakat.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Perbankan Syariah
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: ADMINLIB PERPUSTAKAAN
Date Deposited: 08 Jan 2018 02:19
Last Modified: 08 Jan 2018 02:19
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2844

Actions (login required)

View Item View Item