ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI’AH TENTANG UPAH TENAGA HONORER TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah)

TIA, SEPTIANA (2023) ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI’AH TENTANG UPAH TENAGA HONORER TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah). Masters thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

ABSTRAK Upah merupakan imbalan terhadap jasa pekerja yang diberikan oleh suatu lembaga atau perusahaan. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan oleh seseorang harus sebanding dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Upah juga menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan pekerja. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pengupahan tenaga honorer di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dan bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syari‟ah tentang upah tenaga honorer terhadap kesejahteraan pekerja di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upah tenaga honorer terhadap kesejahteraan pekerja di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dan untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syari‟ah tentang upah tenaga honorer terhadap kesejahteraan pekerja di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan Metode pendekatan secara Kualitatif dan bersifat Deskriptif Analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini sejumlah 1 orang bendahara keuangan dan 15 tenaga honorer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah upah tenaga honorer terhadap kesejahteraan pekerja di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah yaitu mengacu kepada SK Keputusan Inspektur kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 yang besarannya senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pelaksanaannya dibayarkan setiap akhir bulan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya upah/gaji tersebut tidak dibayarkan setiap bulan, melainkan dirapel tiga bulan sekali dan besarannya pun masih dibawah standar UMK berdasarkan Keputusan Gubenur Lampung Nomor G/634/V.08/HK/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi lampung Tahun 2022. Dari sisi kesejahteraan belum memenuhi kesejahteraan dimana yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan pada Pasal 1 ayat (5). Menurut Hukum Ekonomi Syari‟ah belum memenuhi syarat khususnya berkenaan dengan keridhoan kedua pihak, dan itu merupakan salah satu syarat sahnya suatu akad. Akad harus dilakukan kedua belah pihak, harus membawa nilai manfaat. Selain itu pemberian upah juga bertetangan dengan hadis yang diriwayatkan Ibn Majah “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. Penyegeraan dalam memberikan upah selama ia mampu memberikan upah, tidak boleh menunda-nunda. Kata Kunci: Upah Tenaga Honorer, Kesejahteraan, Keadilan. iii ABSTRACT Wages are compensation for employee services provided by an institution or company. Determination of wages for workers must reflect justice so that the Islamic view of workers' rights in receiving wages is more realized. Wages given by a person must be proportional to the work that has been done. Paying wages should be based on a work agreement because it will create a relationship that contains the rights and obligations of each party. Wages are also a means to meet the needs of workers. The problem in this research is how is the mechanism for paying honorary workers at the Inspectorate of Central Lampung Regency and what is the view of Sharia Economic Law regarding wages for honorary workers on the welfare of workers at the Inspectorate of Central Lampung Regency. The purpose of this study was to determine the wages of honorary workers on the welfare of workers at the Inspectorate of Central Lampung Regency and to find out the views of Sharia Economic Law regarding the wages of honorary workers on the welfare of workers at the Inspectorate of Central Lampung Regency. This type of research is field research with a qualitative approach and descriptive analysis method. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. The informants in this study were 1 financial treasurer and 15 honorary staff. Data collection methods used in this study were interviews, observation, and documentation. The results of this study are the wages of honorary workers on the welfare of workers at the Inspectorate of Central Lampung Regency, namely referring to the Decree of the Inspector of Central Lampung Regency Year 2022, the amount of which is IDR 1,000,000 (one million rupiahs) and the implementation is paid at the end of each month. However, in practice, the wages/salaries are not paid every month but are calculated once every three months and the amount is still below the UMK standard based on the Governor of Lampung Decree Number G/634/V.08/HK/2021 concerning the District/City Minimum Wages of Lampung Province in 2016. 2022. In terms of welfare, it has not fulfilled the welfare which is stated in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2009 concerning Social Welfare Article 1 paragraph (1) and Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages in Article 1 paragraph (5). According to Syari'ah Economic Law, it has not fulfilled the requirements, especially about the pleasure of both parties, and that is one of the conditions for the validity of a contract. The contract must be carried out by both parties, it must bring value benefits. Besides that, giving wages also contradicts the hadith narrated by Ibn Majah "Give a worker his wages before his sweat dries up". Haste in giving wages as long as he can provide wages, must not delay. Keywords: Honorary Wages, Welfare, Justice

Actions (login required)

View Item