TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 26 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat)

Yogi, Kurniawan (2023) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 26 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Kabupaten Pesisir Barat sebagai Daerah otonom memiliki kewajiban untuk memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan Kabupaten ini. Salah satu penyebab yang menganggu kebersihan, ketertiban dan keamanan kabupaten tersebut adalah berkeliarannya hewan ternak di jalan umum, rumah penduduk serta lokasi pertanian sangat menganggu ketertiban umum. Selain dilarang berkeliaran, maka pemeliharaannya juga harus di kendalikan oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Masyarakat. Untuk memberikan kenyamanan dan keadilan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan bukan sekedar peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan diatasnya, akan tetapi harus mampu menyerap dan menampung kondisi khusus daerah untuk kemandirian daerah dan aspirasi masyarakat lokal. Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian penelitian lapangan (field research) sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis. Analisis data bersifat kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang yang dapat di mengerti. Implementasi Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan banyaknya hewan ternak milik para peternak yang masih sering di jumpai di jalanan dan di pekarangan warga. Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan hewan ternak liar belum bekerja secara maksimal sesuai dengan apa yang di amanatkan di dalam Peraturan Daerah, hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam hal penertiban hewan ternak tersebut. Di antaranya: Sosialisasi yang belum merata, minimnya Anggaran, transportasi atau kendaraan umum yang terbatas, tidak adanya tempat penampung untuk jenis hewan seperti sapi dan kerbau, dan tidak adanya alat tangkap khusus. pandangan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja mengenai penertiban hewan ternak, Dalam prakteknya belum sesuai dengan Fiqh siyasah Tanfidziyah. Dalam rangka menjalankan kekuasaan eksekutif dengan salah satu konsep Imamah yaitu sebagai sosok pemimpin dalam sebuah lembaga politik yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terhadap Ketertiban Umum dan Ketentraman iv Masyarakat mengenai penertiban hewan ternak liar yang merupakan kewenangan dari Satuan Polisi Pamong praja sebagai kekuasaan ekskutif (al-sulthah al-tanfidziyah) di Kabupaten Pesisir Barat. Kata Kunci: Implementasi, Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat, Tinjauan Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item