TINJAUAN FIQH SIYĀSAH MENGENAI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA BANDAR LAMPUNG NO.15 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PERBUATAN PROSTITUSI DAN TUNA SUSILA (Studi Pada Lokalisasi Prostitusi Kecamatan Panjang)

MUHAMMAD, FADLY (2023) TINJAUAN FIQH SIYĀSAH MENGENAI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA BANDAR LAMPUNG NO.15 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PERBUATAN PROSTITUSI DAN TUNA SUSILA (Studi Pada Lokalisasi Prostitusi Kecamatan Panjang). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Prostitusi atau yang bisa disebut sebagai pelacuran adalah masalah yang mengganggu nilai-nilai sosial dan moral, masalah tersebut merupakan masalah yang bisa merusak tatanan sosial masyarakat dan moral seseorang. Dalam pengertianya prostitusi adalah perbuatan yang dilakukan oleh siapapun baik laki-laki maupun perempuan yang menyediakan diri sendiri atau orang lain kepada umum untuk melakukan pelacuran, baik dengan imbalan jasa maupun tidak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Kota Bandar Lampung Tentang Larangan Perbuatan Prostusi dan Tunasusila di Kota Bandar Lampung dan Bagaimana tinjauan fiqh siyāsah mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Kota Bandar Lampung Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tunasusila di Kecamatan Panjang. Penelitian ini adalah penelitian field research (penelitian lapangan). Sifat penelitian ini bersifat deskriftif analitis. Yang dimaksud dengan metode deskriftif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat�sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata lisan atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dimengerti. Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Panjang masih sangat kurang maksimal, di mana seharusnya pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Panjang harus menegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, dengan membawa para pelanggar hukum atau wanita tuna susila (WTS) ke Pengadilan Negeri untuk mempertanggungjwabkan perbuatannya sehingga kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, namun pada fakta lapangan Satuan Polisi Pamong iv Praja Kecamatan Panjang tidak membawa para pelanggar hukum atau wanita tuna susila (WTS) ke Pengadilan Negeri sehingga keadilan dan kepastian hukum masih sulit dilaksanakan dengan maksimal. Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila di Wilayah Kota Bandar Lampung dilihat dari fiqh Siyasah Tanfidziyyah dalam menjalankan tugasnya Pemerintah Daerah mengenai implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila di Kecamatan Panjang belum berjalan sepenuhnya dalam melakukan impelementasi Perda Nomor 15 Tahun 2002 kepada masyarakat di Kecamatan Panjang karena dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala

Actions (login required)

View Item