TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MESUJI DALAM UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Muhamad, Nur Alfarizi (2023) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MESUJI DALAM UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pemerintah daerah dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dijadikan sebagai proses tindakan, keberpihakan dan pemberdayaan yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yakni bagaimana upaya pemerintah daerah kabupaten mesuji dalam percepatan pembangunan tertinggal dan bagaimana tinjuan fiqh siyasah terhadap upaya pemerintah daerah kabupaten mesuji dalam percepatan pembangunan tertinggal. Peneliti melakukan penelitian lapangan (field research) menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini adalah dari Ketua, Sekretaris, Pegawai dan Masyarakat. Data sekunder berupa data teoritis, data dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pemerintah daerah Kabupaten Mesuji dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah memfokuskan pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil, menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan, meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi dan mengoperasikan rencana tata ruang. Tinjauan fiqh siyasah terhadap upaya pemerintah daerah Kabupaten Mesuji dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal memiliki prinsip dan tujuan yang pada intinya harus mementingkan kemaslahatan umum, meningkatkan kesejahteraan dan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tinjauan Fiqh Siyasah.

Actions (login required)

View Item