TINJAUAN FIQH SIYASAHPERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANADAN ANAK PADA BAB II PASAL 2 SAMPAI PASAL 8 (Studi di Lapas Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung)

Rustam, Haza Putrado (2023) TINJAUAN FIQH SIYASAHPERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANADAN ANAK PADA BAB II PASAL 2 SAMPAI PASAL 8 (Studi di Lapas Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Ketika terjadi pandemi Covid-19 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan peraturan untuk pembebasan Narapidana dan anak. Hal ini sebagai respon atas terjadinya wabah pandemik covid-19 yang melanda dunia sejak Desember tahun 2019 lalu. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. sebagai bentuk pelaksanaannya, dikeluarkan Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Berdsasrkan penelitian di atas yang menjadi rumusan masalah di dalam skripsi ini adalah Bagaimana Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dan yang ke dua Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Penulisan skripsi ini digunakan jenis penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang langsung di lapangan atau kepada responden secara langsung dengan metode Observasi, Dokumentasi dan Wawancara. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta dan keadaan. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa peraturan menteri hukum dan ham nomor 10 tahun 2020 harus memenuhi syarat subtantif dan syarat administrative dan memenuhi kriteria-kriteria tertentu lainnya seperti kepribadian yang baik selama menjalankan hukuman di lembaga permasyarakatan. Adapun secara fiqh siyasah beberapa hasil penelitian maka hal tersebut sesuai dengan Al�Maslahah Al-Tahsiniyah yang bertujuan untuk menjadikan manusia yang lebih baik dan menjamin hak.

Actions (login required)

View Item