TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN UPAH BONGKAR MUAT ONGGOK (Studi di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara)

RAHMAT, PAUL GINANDI (2023) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN UPAH BONGKAR MUAT ONGGOK (Studi di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (8MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam ajaran Islam praktik upah-mengupah dikenal dengan istilah al�ijarah. Al-Ijarah dapat dikatakan sah apabila secara keseluruhan telah memenuhi seluruh rukun dan syaratnya. Dan salah satu unsur yang perlu diperhatikan ialah hal-hal yang menyangkut ujrah atau upah. Dalam penelitian ini, ujrah merupakan hal yang menjadi objek penelitian di mana terdapat ketidaksesuaian antara pemberian upah kepada pekerja, hal ini terjadi di lapak bongkar muat onggok di desa Blambangan kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana praktik upah bongkar muat onggok di desa Blambangan kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang upah bongkar muat onggok di desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat normatif yuridis dengan analisis deskriptif kualitatif serta menggunakan metode berfikir deduktif induktif. Hasil penelitian ini adalah bahwa praktik penetapan upah bongkar muat onggok hanya dilakukan sepihak saja oleh pemilik lapak. Yang menyebabkan para pekerja tidak menerima upah sebagaimana pada umumnya. Alasan pekerja tidak menanyakan hal tersebut dikarenakan mereka yakin akan menerima upah sebagaimana pada umumnya. Upah itu sendiri dibayarkan kepada pekerja setelah bongkar muat selesai selesai dilakukan. Umumnya upah pekerja bongkat muat dihitung dengan jumlah mobil yang diisi dengan onggok kering, biasanya pekerja mendapatkan upah sebanyak Rp 300.000, namun yang dipermasalahkan dalam penelitian ini adalah upah yang diterima yaitu hanya sebesar Rp. 150.000/mobil. Berdasarkan tinjauan hukum Islam bahwa penentuan upah bongkar muat onggok dengan cara memberikan upah di bawah nominal upah pada umumnya adalah tidak sah. Hal ini dikarenakan bahwa penyedia jasa tidak memperhatikan standar upah di daerah atau tempat tertentu, yang di mana besaran upah akan disesuaikan dengan bobot pekerjaan yang diberikan ke pekerjanya. Dan tidak hanya itu para pekerja juga akan merasakan kerugian materi dan immateri yang disebabkan pekerjaan tersebut.

Actions (login required)

View Item