ANALISIS FIQHSIYASAH TERHADAP PANDANGAN PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA LAMPUNG TERKAIT PASAL 5 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DANPENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (Studi Di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung Dan Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Lampung)

M., SYAFRONI (2023) ANALISIS FIQHSIYASAH TERHADAP PANDANGAN PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA LAMPUNG TERKAIT PASAL 5 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DANPENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (Studi Di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung Dan Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia merupakan bangsa yang besar dan memiliki kekayaan berupa sumber daya manusia dan alam. Untuk jumlah penduduk Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Pada tahun 2022 ada kurang lebih 9,32 Juta masih berstatus sebagai mahasiswa/i perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Pada beberapa waktu lalu dunia pendidikan di Indonesia dihebohkan dengan adanya pengakuan dari salah satu mahasiswi tentang kekerasan seksual yang dialaminya di lingkungan kampus, karena banyak nya pemberitaan tentang kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi di lingkungan perguruan tinggi maka pemerintah melalui kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi (kemenristek Dikti) membuat satu peraturan di lingkungan pendidikan dengan terbitnya Permendikbud no 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Banyak yang mengapresiasi langkah tersebut namun tidak sedikit pula yang kontra, beberapa yang kontra terhadap peraturan tersebuat adalah dari oraganisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama karena mereka berpendapat bahwa salah satu pasal dari peraturan tersebut justru ada unsur melegalkan Perzinahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pandangan Pimpinan Muhammadiyah Dan Nahatul Ulama Lampung Terkait Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Danpenanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi? 2) Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap Pandangan Pimpinan Muhammadiyah Dan Nahatul Ulama Lampung Terkait Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Danpenanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi? Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui secara jelas bagaimana Pandangan Pimpinan Muhammadiyah Dan Nahatul Ulama Lampung Terkait Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Danpenanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi? 2) Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Pandangan Pimpinan Muhammadiyah Dan Nahatul Ulama Lampung Terkait Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Danpenanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research), penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Dalam hal ini data yang diperoleh dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pendapat pimpinan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam hal ini Pimpinan wilayah Lampung secara umum mendukung peraturan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi. Namun secara khusus dan tegas menolak isi poin-poin dalam pasal 5 yang iv terdapat frasa ―tanpa persetujuan korban‖. Serta Analisi fiqh siyasah terhadap Pandangan penolakan Pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Lampung terkait peraturan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi khusus nya pasal 5 sudah sesuai dengan fiqh siyasah. Karena dalam proses pembuatan peraturan tersebut kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi tidak trasparan atau terbuaka dengan tidak mengikutsertakan organisasi masyarakat dan tokoh agama dalam bermusyawarah. Serta isi Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tidak Sesuai Dengan Norma Agama Islam. Kata kunci: Fiqh siyasah, pelecehan seksual, permendikbud

Actions (login required)

View Item