POLA KOMUNIKASI ISTRI SEBAGAI PEJABAT PUBLIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DITINJAU DARI HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Pada Anggota DPRD Perempuan Di Kabupaten Pesawaran)

SUPRIYADI, AGUS PURNOMO (2023) POLA KOMUNIKASI ISTRI SEBAGAI PEJABAT PUBLIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DITINJAU DARI HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Pada Anggota DPRD Perempuan Di Kabupaten Pesawaran). Masters thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

[thumbnail of PERPUS PUSAT BAB 1 DAN 2.pdf] PDF
Download (5MB)
[thumbnail of TESIS SUPRIYANTO.pdf] PDF
Restricted to Repository staff only

Download (5MB)

Abstract

ABSTRACT The conventional family concept has a structure where the husband is the breadwinner and protector of his family (public), while the wife is a housewife who takes care of the household affairs (domestic). The current reality is different, where there of woman working in the public sphere, on of which is as a member of the DPRD. A woman who is married and works has three roles, namely: a woman as a wife, as a mother in charge of the family an as a breadwinner. DPRD members often have to leave their families for acertain period of time because they work outside the area. This situation forces some household tasks to be abandoned and becomes a burden on the husband, it is not uncommon for tension to occur between husband and wife due to house hold responsibilities. If communication and mutual understanding between husband and wife are not established, gradually conflicts will affect the harmony of their household. The formulation of the problem studied in this study is about how communication patterns are formed where the wife is a public servant and their impact on household harmony in terms of Islamic family law. This type of research is field research and literature study which aims to examine the communication patterns that are formed and their impact on household harmony. To see the pattern of husband and wife communication related to the division of labor (domestic), fulfillment` of family income and decision-making process, it is studied with Joseph A. Devito’s interpersonal communication theory, Meanwhile, to see harmony of the respondent’s household including the process of resolving household conflict is studied with the theory of mubādalah. Sources primary data was obtained directly from respondents, namely female members of the DPRD of Pesawaran Regency by means of direct observation, interviews and documentation. Secondary data sources were obtioned from literature, either from previous researchers. This research resulted in the conclusion that the division of domestic work of the respondents was divided into two, namely first, all household work was done jointly by the husband and wife, and second, all household work was focused on the wife without the involvement of the husband (already according to the mubādalah theory), while the fulfillment of the livelihood of some respondents still relies on the husband and wife (already according to the mubādalah theory). As for the decision-making process in the household, all respondents were in accordance with the theory mubādalah, namely using deliberations and respondents agreed on the importance of building good communication patterns with the principle mutuality (mubādalah) between husband and wife to maintain household harmony, in which there is an element of partnership, cooperation, reciprocity, and the principle of reciprocity. Keyword: communication patterns, public officials, household harmony. iv ABSTRAK Konsep keluarga konvensional, memiliki struktur dimana suami sebagai pemberi nafkah dan pelindung keluarganya (publik), sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga yang mengurus urusan rumah tangga (domestik). Realitas saat ini berbeda, dimana perempuan yang bekerja di ruang publik semakin meningkat, salah satunya sebagai anggota DPRD. Seorang perempuan yang menikah dan bekerja, memiliki triple peran, yaitu : perempuan sebagai istri, sebagai ibu penanggung jawab keluarga dan sebagai pencari nafkah. Akan tetapi, sebagai anggota DPRD, sering kali mesti meninggalkan keluarga untuk jangka waktu tertentu, karena bertugas ke luar daerah. Keadaaan ini memaksa sebagian tugas rumah tangga mesti ditinggalkan dan menjadi beban suami. Tidak jarang terjadi ketegangan antara suami istri akibat tanggung jawab mengurus rumah tangga. Jika komunikasi dan saling pengertian antara suami istri tidak terjalin dengan baik, lambat laun akan terjadi konflik yang berdampak kepada keharmonisan rumah tangga mereka. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pola komunikasi yang terbentuk dimana isteri sebagai pejabat publik, dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau dari hukum keluarga Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan studi pustaka yang bertujuan meneliti pola komunikasi yang terbentuk dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Untuk melihat pola komunikasi suami istri terkait pembagian kerja (domestik), pemenuhan nafkah keluarga dan proses pengambilan keputusan, dikaji dengan teori komunikasi antarpribadi Joseph A. Devito, sedangkan untuk melihat keharmonisan rumah tangga responden diantaranya proses penyelesaian konflik rumah tangga dikaji dengan teori mubādalah. Sumber data primer diperoleh langsung dari responden yaitu anggota perempuan DPRD Kabupaten Pesawaran dengan cara pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data sekunder diperoleh dari literatur, baik dari perpustakaan atau laporan peneliti terdahulu. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembagian kerja domestik responden terbagi menjadi dua, yaitu: Pertama, semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan secara bersama-sama antara suami istri, dan kedua, semua pekerjaan rumah tangga terfokus kepada istri tanpa pelibatan suami (sudah sesuai teori mubādalah), sedangkan pemenuhan nafkah responden ada yang tetap bertumpu pada suami dan ada pula yang sharing antara suami dan istri (sudah sesuai teori mubādalah). Adapun proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga semua responden sudah sesuai teori mubādalah yaitu menggunakan cara bermusyawarah dan semua responden sepakat mengenai pentingnya membangun pola komunikasi yang baik dengan prinsip kesalingan (mubādalah) antara suami istri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, yang didalamnya ada unsur kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal. Keyword: pola komunikasi, pejabat publik, keharmonisan rumah tangga.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)
Divisions: Pasca Sarjana > S2 Ilmu Syariah dan Hukum Keluarga
Depositing User: LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI
Date Deposited: 04 Apr 2023 02:49
Last Modified: 04 Apr 2023 03:09
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/23845

Actions (login required)

View Item View Item