PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur)

WAHYU, SETIAWAN (2023) PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

[thumbnail of PUSAT BAB 1 DAN 2.pdf] PDF
Download (1MB)
[thumbnail of SKRIPSI CETAK WAHYU.pdf] PDF
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Aktifitas penambangan dianggap uang logam yang memiiki dua sisi yang saling berlawanan, yaitu sebagai sumber kemakmuran sekaligus perusak lingkungan yang sangat potensial. Sebagai sumber kemakmuran, sektor ini menyokong pendapatan Masyarakat Desa. Sebagai perusak lingkungan, pertambangan terbuka dapat mengubah secara total baik iklim atau lapisan tanah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik mengkaji dan menganalisis tentang dampak lingkungan akibat penambangan pasir secara ilegal di desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur terhadap dampak lingkungan akibat penambangan pasir berdasarkan kebijakan Perda Lampung Timur No. 15 Tahun 2007, dan bagaimana perspektif fiqh siyasah pada peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap penambangan pasir ilegal yang berdampak pada lingkungan. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap dampak lingkungan akibat penambangan pasir berdasarkan kebijakan Perda Lampung Timur No. 15 Tahun 2007, dan memahami perspektif Fiqh Siyasah pada peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur terhadap penambangan pasir ilegal yang berdampak pada lingkungan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) yaitu peneltian yang dilaksanakan berdasarkan konteks. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi, dan sebagainya. Peneliti menyimpulkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur sampai saat ini belum ada tindakan tegas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pertambangan bahan galian Golongan C. Pertambangan pasir illegal yang ada di Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur hingga saat ini masih ada yang beroperasi tanpa adanya izin dari Pemerintah Daerah, sehingga menyebabkan rusaknya lingkungan dan belum adanya upaya pemulihan terhadap lokasi galian yang sudah digali. Perpektif fiqh siyasah terhadap peran Pemerintah Daerah dan Dinas terkait penambangan pasir ilegal yang berdampak pada lingkungan, belum sesuai bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup iii Kabupaten Lampung Timur berperan sebagai pemimpin (ulul amri) bertanggungjawab agar terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu juga manusia sebagai khalifah dimuka Bumi memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan, sebab di dalam Islam melarang umat manusia melakukan aktivitas yang merusak lingkungan, sebagaimana dalam AlQur’an surat Ar-Rum ayat 41.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI
Date Deposited: 28 Mar 2023 04:43
Last Modified: 28 Mar 2023 04:43
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/23790

Actions (login required)

View Item View Item