ANALISIS UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PASAL KONTROVERSIAL PERSPEKT IF FIQH SIYASAH

ELZA, FIRTIANI (2023) ANALISIS UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PASAL KONTROVERSIAL PERSPEKT IF FIQH SIYASAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Di tengah situasi pandemi Covid-19 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada rapat paripurna sidang penutupan masa persidangan 1 Tahun Sidang 2020- 2021 pada 5 Oktober 2020. Hal ini kemudian menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Produk hukum ini dinilai sangat kontroversi karena masyarakat merasa sangat cepat disahkan dan kurangnya keterlibatan publik. Salah satu pasal yang kontroversi adalah Pasal 156 tentang uang penggantian hak atau pesangon yang mengurangi jumlah pesangon para pekerja/buruh, serta Pasal 154 A tentang penambahan alasan perusahaan melakukan PHK, yang mebuat perusaahan semakin mudah untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada para pekerja/buruh. Penelitian ini membahas mengenai Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan yang kontroversi yang dianggap merugikan hak-hak pekerja/buruh. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisis UU Omnibus Law Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pasal 154, 154 A, 59, yang kontroversial berdasarkan UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta teori perundang-undangan ?, serta Bagaimana analisis fiqh siyasah dusturiyah tentang UU Omnibus Law Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang ketenagakerjaan terhadap Pasal 154, 154 A, 59 yang kotroversial ? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji pasal kontroversial dari Omnibus Law serta dampak disahkannya Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan yang dianggap merugikan hak-hak buruh/pekerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini penelitian Pustaka (Library Research). Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan skunder dan tersier. Data akan dianalisa dengan metode penelitian kualitatif, deskriptif analisis dan metode penelitian induktif. Landasan teori yang digunakan adalah teori Fiqh Siyasah Dusturiyah. Berdasarkan analisa yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa UU Omnibus Law No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan ini tidak memenuhi asas keterbukan serta pasal�pasalnya melemahkan hak pekerja, Sehingga tidak tercapainya tujuan ilmu perundang-undangan yaitu keadilan hukum, keamanan, serta perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia. Dalam hal ini harusnya pemerintah dalam pembentukan seuah peraturan harus mengedepankan prinsip keadilan sehingga tidak merugikan dan melemahkan hak pekerja serta dalam proses pembentukannya harus melibatkan masyarakat agar sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas keterbukaan. Dalam Fiqh Siyasah pembentukan UU Omnibus Law No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster ketenagakerjaan masuk dalam kategori Siyasah Dusturiyah kekuasaan Tasri‟iyah. Dalam pembentukannya tidak sejalan dengan prinsip musyawarah serta al-Qur‟an dan Hadits Harusnya pemerintah dalam pembentukan qanun juga harus berpegang teguh pada al-Qur‟an dan Hadits serta memperhatikan prinsip-prinsip dalam pembentukan suatu peraturan seperti prinsip musyawarah dan prinsip keadilan, agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan haknya sehingga suatu qanun itu dapat diterima oleh masyarakat. Kata kunci : Omnibus Law, UU Cipta Kerja, Buruh/Pekerja, PHK, Kontroversi.

Actions (login required)

View Item