TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PASAL 10 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI PEKON DAN DI KELURAHAN (Studi pada Desa Pandansari Selatan, Desa Sinarbaru Timur, Desa Keputran, Kabupaten Pringsewu)

Fitra, Nabila (2023) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PASAL 10 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI PEKON DAN DI KELURAHAN (Studi pada Desa Pandansari Selatan, Desa Sinarbaru Timur, Desa Keputran, Kabupaten Pringsewu). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Perubahan terukur ditentukan oleh dimensi perubahan itu dalam definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Perubahan alami ditentukan oleh siapa yang berperan dalam perubahan itu. Perubahan alami adalah perubahan yang melembaga dalam bangun sosial sekelompok manusia. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 angka 8, yang menjelaskan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan yang ada diantaranya, Bagaimana fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 08 Tahun 2013 pasal 10 di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, Bagaimana fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan menurut Fiqh Siyasah di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Tujuan dalam penelitian ini adalalah untuk mengetahui fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 08 Tahun 2013 pasal 10 di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Serta untuk mengetahui fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan menurut Fiqh Siyasah di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis, penelitian menggunakan analisis kualitatif dan dibantu dengan menggunakan teori yang bersangkutan dengan permasalahan ini. Berdasarkan hasil penelitian bahwa di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu sudah menerapkan aturan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Tahun 2013 Pasal 10 tentang fungsi Rukun Tetangga. Namun dalam penelitian tersebut masih ada Ketua Rukun Tetangga yang belum menerapkan aturan tersebut seperti kurangnya koordinasi dengan warga dalam pembangunan. Dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah sudah diterapkan di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dengan melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Tahun 2013 Pasal 10 yaitu Ketua Rukun Tetangga sudah menjalankan tugasnya yaitu ikut memberi gagasan atau ide untuk menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat dengan bersikap tanggung jawab yang ada pada imamah. Ketua Rukun Tetangga juga dapat menjadi contoh bagi warganya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Kata Kunci: Peraturan Daerah, Fungsi Ketua Rukun Tetangga, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item