TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP OPTIMALISASI FUNGSI DAN HAK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA (Studi di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan

ABDUL, MANAN HALIK DANDI FADILLA (2023) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP OPTIMALISASI FUNGSI DAN HAK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA (Studi di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (9MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

ABSTRAK Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wujud demokrasi di tingkat pemerintahan desa. BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati peraturan desa dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta mengawasi kinerja kepala desa, dalam hal ini fungsi BPD sebagai wakil masyarakat dapat membuat rancangan peraturan desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa, sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan mampu membangun desa baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Permasalahan yang di bahas penelitian ini adalah faktor�faktor apa saja yang menyebabkan fungsi dan hak BPD tidak optimal dan tinjauan fiqh siyasah terhadap optimalisasi fungsi dan hak BPD dalam sistem pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan optimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, dalam hal ini dengan melihat fakta di lapangan tentang bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap optimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai optimalisasi fungsi dan hak BPD dalam sistem pemerintahan desa, sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta data penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi dan monografi desa. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan optimalisasi fungsi dan hak BPD dalam sistem pemerintahan desa di Desa Bumi Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya fungsi dan hak BPD disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari faktor internal yang meliputi, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung BPD dalam menjalankan fungsinya, kurangnya koordinasi antara anggota dengan ketua BPD, kurangnya pengetahuan iii anggota BPD tentang fungsi dan haknya dan gaji minimum yang mereka dapatkan. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang meliputi, kurangnya partisipasi masyarakat karena ketidaktahuan masyarakat tentang BPD, campur tangan pemerintah desa dalam pelaksanaan fungsi dan hak BPD. Sementara itu dalam kajian fiqh siyasah, konsep Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi adalah kumpulan orang�orang profesional dalam berbagai keahlian di masyarakat, dan mereka adalah orang-orang yang telah teruji kemampuannya, sehingga dari profesionalisme ini, BPD benar-benar diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi dan haknya. Kata kunci: Optimalisasi fungsi dan hak BPD, Sistem pemerintahan desa

Actions (login required)

View Item