TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT TENTANG PENETAPAN PARTAI POLITIK PKPI SEBAGAI PESERTA PEMILU 2019

NOVA, SUCI LIANTI (2023) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT TENTANG PENETAPAN PARTAI POLITIK PKPI SEBAGAI PESERTA PEMILU 2019. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Putusan pengadilan menjadi sumber hukum dan kepastian yang menentukan siapa yang berhak dan siapa yang melanggar. Namun keberadaan putusan pengadilan bersifat represif, karena ada setelah masalah terjadi. Terkait latar belakang masalah pada skripsi ini adalah mengenai keputusan PTUN. 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia menggugat Komisi Pemiliham Umum Republik Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas dikeluarkanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/. 2018, 17 Februari 2018 Tentang Penetapan partai politik sebagai calon peserta Pemilu tahun 2019, dengan ketentuan surat keputusan pada pokoknya menetapkan bahwa Partai Keadilan dan Solidaritas Indonesia tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Keluarnya putusan ini jelas tidak adil serta merugikan keikutsertaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dalam pemilihan umum. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Pertama, Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT mengenai Penetapan Partai Politik PKPI Sebagai Peserta Pemilu 2019? Kedua, Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Qadhaiyyah terhadap pertimbangan hakim nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT mengenai Penetapan Partai Politik PKPI Sebagai Peserta Pemilu 2019?. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan berbagai literatur perpustakaan berupa buku, undang�undang, jurnal, naskah, skripsi dan berita baik secara online maupun offline. Teknik analisis data yang digunakan secara kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif, dengan sifat metode deskriptif analitik. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Bahwasanya pertimbangan hakim memberitahukan secara jelas kepada KPU untuk tidak serta merta iii memberlakukan secara teknis dan hirarki putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Karena sebelum adanya putusan MK, KPU RI telah mengeluarkan pernyataan resmi telah lolos penelitian administratif untuk verifikasi faktual lebih lanjut. Berdasarkan hasil dari putusan hakim dalam perkara yang dialami oleh PKPI penulis setuju terhadap Putusan hakim PTUN yang memenangkan PKPI atas gugatannya dalam pengadilan PTUN No. 56/G/SPPU/2018/PTUN�JKT. Kedua, sudut pandang Fiqih siyasah qadhaiyyah penyelesaian sengketa proses Pemilu di PTUN masuk ke dalam At-taqodliala darojatain aw al-isti‟naf (Upaya hukum naik banding) berdasarkan prinsip ini, orang yang berperkara yang telah mendapatkan keputusan hukum atas suatu kasus di pengadilan tingkat pertama. Bahwasanya hal ini sesuai dengan UU Pemilu No 7 Tahun 2017, yang dimana PTUN sebagai peradilan upaya hukum naik banding dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Partai Politik, Pemilu, KPU

Actions (login required)

View Item