FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH ( Studi di DPRD Kabupaten Tulang Bawang )

APRIYANSYAH, Apriwanto (2023) FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH ( Studi di DPRD Kabupaten Tulang Bawang ). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

[thumbnail of BAB I  II  V Dafpus_ Perpustakaan Pusat.pdf] PDF
Download (1MB)
[thumbnail of skripsi apri full_UIN_.pdf] PDF
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/kota di Indonesia bersifat otonom yang pembentukannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Fungsi DRPD Kabupaten/kota berdasarkan Pasal 149 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, meliputi fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. DPRD memiliki tugas dan fungsi terkait berjalannya penyelenggaraan pemerintah di daerah sebagaimana dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah. DPRD merupakan aktor yang sangat penting dalam pemerintahan, khususnya di kabupaten Tulang Bawang. karena fungsi DPRD pengawasan terhadap pemerintah daerah merupakan bentuk kinerja dari DPRD Kabupaten/kota yang sangat penting dan bermuara dengan berjalannya pemerintahan daerah terkait penyelenggaraan sistem otonomi daerah. yaitu salah satunya adalah fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Adapun tujuan dari penelitian ini agar dapat mengetahui upaya apa yang dilakukan DPRD terhadap Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dan juga mengetahui Fungsi Pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi berdasarkan Fiqh Siyāsah. Apakah semua itu sudah berjalan dengan baik berdasarkan Undang-undang dan sesuai dengan pandangan Fiqh Siyāsah. Kemudian penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data dan sumber data melalui wawancara dan dokumentasi. Agar dapat mengetahui apakah Fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah tersebut telah berjalan secara baik di lapangan sesuai dengan Undang-undang. Kata kunci : Fiqh Siyāsah, Fungsi DPRD, Pemerintah Daerah

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI
Date Deposited: 03 Mar 2023 02:40
Last Modified: 03 Mar 2023 02:40
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/23375

Actions (login required)

View Item View Item