STANDAR KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ‘URF SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM ZAKAT DI INDONESIA (Analisis Pendapat Badan Pusat Statistik)

RENDI, KARNO (2023) STANDAR KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ‘URF SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM ZAKAT DI INDONESIA (Analisis Pendapat Badan Pusat Statistik). Masters thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir dan miskin, sebagaimana yang termaktub dalam surat al-Taubah ayat 60. Fakir merujuk pada orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah, sementara miskin merujuk pada orang yang secara ekonomi beruntung (cukup). Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa standar kefakiran atau kemiskinan ialah batas kemampuan dalam penghasilan. Yang mana bila dipahami bahwa standar ukuran penghasilan ditentukan dengan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Berangkat dari standar tersebut, dapat dipahami bahwa status fakir dan miskin dapat dilihat dari standar kebiasaan kehidupan masyarakat (‘urf). Dan diketahui juga, ‘urf merupakan salah satu landasan dalam menentukan suatu hukum yang berlaku atau berjalan di tengah-tengah masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana standar kemiskinan menurut penetapan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perspektif ‘urf, apa kontribusi standar kemiskinan perspektif yang ditetapkan ‘urf bagi pembaharuan hukum zakat di Indonesia dan bagaimana tinjauan maqâṣid al�syarȋʽah terhadap pembaharuan standar kemiskinan berdasarkan al-’urf. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder serta menggunakan teori ‘urf sebagai pisau analisis. Hasil dari penelitian ini adalah standar kemiskinan yang berdasarkan ‘urf ialah berorientasi kepada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar diserahkan kepada kebiasaan (‘urf) yang berlaku di masyarakat yang secara alami akan tergantung pada kondisi ekonomi masyarakat dan persepsi terkait tentang kebutuhan manusia. BPS menetapkan bahwa kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi pada prinsipnya terdiri atas dua komponen, yaitu kebutuhan minimum makanan dan kebutuhan minimum non makanan. Sehingga dalam mengukur kemiskinan, BPS melakukannya dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum baik untuk makanan dan non makanan yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Kontribusi ‘urf terhadap pembaharuan hukum zakat di Indonesia, dapat dilihat dari sisi bahwa ‘urf menempati posisi yang penting dalam penetapan hukum. Hal ini karena ‘urf menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat secara membudaya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, adat dan ‘urf menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum yang telah dirumuskan menjadi kaidah umum. Tinjauan maqâṣid al-syarȋʽah terhadap pembaharuan standar kemiskinan berdasarkan al-’urf, jika dilihat dari kelima rumusan maqaṣid al-syarîʽah ini dengan dikaitkan dengan standarisasi kemiskinan dalam perspektif ‘urf, maka paling tidak dimaksudkan untuk menjaga dua hal pokok, yaitu adalah untuk memelihara agama (ḥifẓ al-dîn) dan untuk menjaga harta (ḥifẓ al-mâl,).

Actions (login required)

View Item