TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP UPAH GANTUNGAN (Studi di PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji)

Vera, Rosdiana (2023) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP UPAH GANTUNGAN (Studi di PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Upah merupakan hak pekerja yang diterima, dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dan pemberian kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja yang telah atau akan dilakukan. PT. Bangun Tata Lampung Asri adalah salah satu Perusahan Terbatas yang ada di Kabupaten Mesuji yang bergerak pada sektor perkebunan kelapa sawit, PT.Bangun Tata Lampung Asri menerapkan sistem upah pekerja dengan sistem harian dan borongan dalam pengupahannya dilakukan 10 hari sekali. Namun dalam praktiknya upah yang dibayarkan kepada pekerja tidak tepat waktu atau pekerja sering menyebut gantungan. Dalam pratiknya upah tidak dapat dibayarkan setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya ada rentan waktu penundaan pembayaran upah berkisar 4 sampai 5 hari. Maka masalah gantungan (penundaan pembayaran) ini yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik upah gantungan pada PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji? Dan Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap praktik upah gantungan pada PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik upah gantungan pada PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji dan untuk mengetahui tinjaun Hukum Ekonomi syari’ah terhadap praktik upah gantungan PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji. Jenis penelitian lapangan (fied research). Sifat penelitian ini yaitu deskritif analitis, sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data yaitu editing, coding, dan sistemasis data, kemudian data dianalisis dengan metode kualititaf yang pendekatan berfikir secara induktif. Bedasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem pembayaran upah terhadap pekerja atau buruh ini adanya keterlambatan pembayaran. Penundaan pembayaran ini disebabkan oleh prosedur perusahan dalam proses perselisihan administrasi. Pembayaran upah akan dilaksanakan setelah proses administrasi pengajuan upah mendapat persetujuan. Adapun tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap sistem upah gantungan atau penundaan pembayaran pada buruh harian terkait penundaan atau keterlambatan pembayaran upah dilarang dalam islam, namun jika antara kedua belah ridha akan hal tersebut maka diperbolehkan hal tersebutkan iii merujuk dalam syarat sah keabsahan ijarah, dan untuk buruh borongan diperbolehkan jika ditinjau dari urf penundaan pembayaran yang dilakukan perusahaan ini karena adanya prosedur perusahan dalam proses perselisihan administrasi yang mana perusahan harus mengetahui berapa besaran upah yang harus dibayarkan kepada buruh, karena selain berdasarkan kesepakatan upah juga dapat diberikan berdasarkan pada adat kebiasaan yang berlaku, hal tersebut juga dipandang sebagi syarat yang diadakan pada waktu perjanjian dilakukan.

Actions (login required)

View Item