TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA KASUS PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)

DARMAYA, NOVITA UTARI (2023) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA KASUS PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

[thumbnail of PUSAT BAB 1 DAN 2.pdf] PDF
Download (2MB)
[thumbnail of SKRIPSI DARMAYA NOVITA UTARI.pdf] PDF
Restricted to Repository staff only

Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Tanah merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembangunan negara, berlangsungnya perkembangan kehidupan manusia dan sebagai modal penyelenggaraan kehidupan bernegara, karena pentingnya tanah dalam kehidupan manusia tanah menjadi objek yang sering diperselisihkan atau menjadi sengketa antara manusia. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah percepatan penyelesaian kasus pertanahan berdasarkan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesaia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengakajian, dan kasus Pertanahan. Kasus pertanahan adalah sengketa tanah, konflik dan perkara tanah yang disampaikan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pertanahan nasional. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Kasus Pertanahan dikantor Pertanahan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, dan 2) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Perturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Kasus Pertanahan dikantor Pertanahan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Tujuan dari penilitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Kasus Pertanahan dikantor Pertanahan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, dan 2) Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Perauran Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Kasus Pertanahan dikantor Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Metode penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan, dengan menggunakan sifat dari penelitian ini iii adalah kualitatif yang deskriptif analisis serta data yang digunakan dalam metode ini adalah data primer dan data sekunder, data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi data diolah dengan cara editing dan sistematis dan dianalisis dengan cara kualitatif dengan metode berfikir induktif. Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dikantor Pertanahan Blambangan Umpu penyelesaian kasus sengketa diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, penanganan dan penyelesaian tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pihak Kantor Pertanahan Blambangan Umpu sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menyikapi masalah sengketa. Penanganan dan penyelesaian merupakan proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan. Kantor Pertanahan Blambangan Umpu dibidang penanganan dan penyelesaian sengketa ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak bertentangan dengan hukum islam, Sehingga penanganan dan penyelesain sengketa ini tidak bertentangan dengan hukum islam dan harus berpegang teguh dengan pendirian kantor yang sudah ditetapkan dan tidak bisa semena-mena dalam memutuskan suatu masalah. Dan bahwa didalam fiqh siyasah mengenai implementasi peraturan menteri agraria ini sudah dilaksanakan secara baik dalam kaitannya dengan fiqh siyasah tanfidziyyah politik pelaksanaan undang-undang merupakan lembaga eksekutif dalam islam untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Kata Kunci : Sengketa Pertanahan, fiqh siyasah, Blambangan Umpu

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI
Date Deposited: 20 Feb 2023 03:56
Last Modified: 20 Feb 2023 03:56
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/23206

Actions (login required)

View Item View Item