NAUFAL, ARIEL ATILLA (2023) KINERJA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PENANGANAN DUGAAN MALADMINISTRASI. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
PDF
Download (2MB) |
|
PDF
Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
ABSTRAK KINERJA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG Oleh Naufal Ariel Atilla Pelayanan Publik Di Indonesia Masih Dirasakan Masyarakat Jauh Dari Kata Memuaskan, Terutama Di Provinsi Lampung Pada Tingkat Pelayanan Publik Di Provinsi Lampung Dalam Hal Ini Ditandai Dengan Adanya Berbagai Laporan Masyarakat Terhadap Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Dalam Penanganan Dugaan Maladministrasi Di Provinsi Lampung dan Sebagai Lembaga Pengawas Kebijakan Pelayanan Publik Yang tercantum Dalam UU NO. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Dalam Jumlah Laporan masyarakat tersebut terdapat laporan masyarakat yang belum dapat ditindaklanjuti dan ada juga laporan masyarakat yang telah ditindak lanjuti oleh ombudsman ri perwakilan provinsi lampung dalam penanganan dugaan maladministrasi di provinsi lampung, terdapat tiga kasus laporan terbesar atau laporan yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat terhadap ombudsman ri perwakilan provinsi lampung yaitu adanya laporan terkait dengan penyalahgunaan wewenang kasus E-KTP online. Penyalahgunaan Dana Infrastruktur Desa, dan Penyalahgunaan Wewenang terkait dengan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).Sehingga Peneliti ingin Mengetahui Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Dalam Penenganan Dugaan Maladministrasi di Provinsi Lampung yang berdasarkan pada jumlah laporan maladministrasi oleh pelapor pada Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pringsewu, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian Kualitatif yang bersifat Deskriftif analitik, dengan analisis tersebut yang telah peneliti lakukan maka kemudian Ombudsman RI perwakilan Provinsi Lampung dalam hal menindak lanjuti laporan masyarakat tentu menggunakan berbagai tahapan-tahapan yaitu tahapan penerimaan dan verfikasi berkas, tahapan Penindakan lapangan dan pencegahan terhadap dugaan maladministrasi di provinsi lampung, berdasarkan peraturan ombudsman ri perwakilan provinsi lampung No.30 Tahun 2018 peran tersebut dilaksanakan sebagai Konsultator, Verfikator, Investigator Mediator dan Konsep penyusunan kebijakan publik dan di lain hal tersebut tentunya ombudsman ri perwakilan provinsi lampung sebagai suatu lembaga pengawas yang mandiri dan independen dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. DALAM PENANGANAN DUGAAN MALADMINISTRASI Kata Kunci : Kinerja, Ombudsman RI, Pelayanan Publik, Laporan Maladministrasi
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | Pemikiran Politik Islam |
Divisions: | Fakultas Ushuluddin > Pemikiran Politik Islam |
Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
Date Deposited: | 13 Feb 2023 07:15 |
Last Modified: | 13 Feb 2023 07:15 |
URI: | http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/23132 |
Actions (login required)
View Item |