TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG KEWAJIBAN PERATIN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MENURUT PERDA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN PEKON (Studi Kasus Di Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)

VIKI, DWICAHYANI (2023) TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG KEWAJIBAN PERATIN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MENURUT PERDA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN PEKON (Studi Kasus Di Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (860kB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Kewajiban peratin menurut perda No.4 Tahun 2015 tentang pemerintahan pekon pasal 39 ayat (3) salah satunya adalah Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dipekon. Pemberdayaan masyarakat pekon yang tertuang dalam pasal 260 Perda No.4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon bahwa pemerintahan masyarakat pekon bertujuan memampukan pekon dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan pekon, kesatuan lembaga kemasyarakatan pekon dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian field research atau penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka (libarary research) berupa, Al-Quran, peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kewajiban yang dilakukan oleh peratin dalam pemberdayaan masyarakat desa menurut perda No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Pekon di Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Serta, untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap kewajiban yang dilakukan oleh peratin dalam pemberdayaan masyarakat desa menurut perda No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintaha Pekon di Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu berdasarkan kewajiban peratin dalam pasal 39 ayat (3) Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Pekon di Pekon Way Empulau Ulu dalam melakukan program Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan peratin belum maksimal dijalankan dan belum terealisasi dengan cotohnya gotong royong yang jarang dilakukan, kelompok tani yang sudah tidak aktif lagi, karang taruna yang tidak berjalan lagi dan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat pekon yang belum terlaksana secara efektif. Meskipun telah memberikan pelatihan kepada masyarakat, karena seharusnya pemberdayaan itu rutin dijalankan oleh peratin sehingga masyarakat berupaya untuk mampu mandiri dan masyarakat tidak selalu bergantung dengan pemerintahan desa. Sehingga pemberdayaan tersebut berjalan dan hal tersebut sesuai dengan tujuan pemerintahan desa. Serta, tinjauan fiqh siyasah tentang Kewajiban Peratin dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perda No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Pekon Di Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat di lihat dari fiqh siyasah tanfidziyyah belum berjalan sepenuhnya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pekon kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala. Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat belum dapat memberikan pelayanan yang baik bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan, karena peratin yang kurang menjalankan prinsip amanah yang sebagaimana iv kepala desa diberikan amanah untuk menjalankan fungsi organisasi tersebut sebagaimana mestinya dan juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan dalam fiqh siyasah. Kata Kunci : Fiqh Siyasah, Peratin, Peraturan Desa. v ABSTRACT Peratin obligations according to regional regulation No.4 of 2015 concerning pekon government article 39 paragraph (3), one of which is empowering the community and community institutions in the pepekon. The empowerment of the pekon community as stated in article 260 of Regional Regulation No.4 of 2015 concerning the Pekon Government that the pekon community government aims to enable pekon to carry out joint actions as a unity of pekon governance, unity of pekon community institutions and customary institutions, as well as unity of economic and environmental governance. This research is included in field research or this research is a field research. The nature of the study is descriptive. This research is sourced from primary data obtained through observation, interviews, and documentation, while secondary data is obtained through libarary research in the form of the Quran, laws and regulations, journals, documents and books and other scientific works. Meanwhile, the purpose of the study was to determine the obligations carried out by peratin in empowering village communities according to regional regulation No. 4 of 2015 concerning the Pekon Government in Way Empulau Ulu, Balik Bukit District, West Lampung Regency. Also, to find out the fiqh siyasah review of the obligations carried out by peratin in empowering village communities according to regional regulation No. 4 of 2015 concerning the Pekon Government in Way Empulau Ulu, Balik Bukit District, West Lampung Regency. Based on the results of research conducted in the field, the author can draw conclusions, namely based on the obligations of peratin in article 39 paragraph (3) of Regional Regulation Number 4 of 2015 concerning the Pekon Government in Pekon Way Empulau Ulu in carrying out community empowerment programs carried out peratin has not been optimally run and has not been realized with the cotohnya gotong royong which is rarely carried out, farmer groups that are no longer active, cadet reefs that are no longer running and improving the quality and human resource capacity of the pekon community that have not been implemented effectively. Even though they have provided training to the community, because empowerment should be routinely carried out by peratin so that the community strives to be able to be independent and the community does not always depend on village government. So that the empowerment runs and it is in accordance with the objectives of the village government. Also, the review of fiqh siyasah on the Obligation of Peratin in the Empowerment of Village Communities According to Regional Regulation No. 4 of 2015 concerning the Pekon Government in Way Empulau Ulu, Balik Bukit District, West Lampung Regency, as seen from the fiqh siyasah tanfidziyyah has not been fully running in empowering the pekon community to the community in accordance with the needs of the community, and in its implementation there are still obstacles. In carrying out community empowerment, it has not been able to provide good services for the life of the community and the environment, because the peratin who does not carry out the principle of mandate as the village head is vi given the mandate to carry out the functions of the organization as it should be and is also contrary to the principles of justice and brotherhood in fiqh siyasah. Keywords : Fiqh Siyasah, Peratin, Village Regulations. vii SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Viki Dwicahyani Npm : 1821020451 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas : Syariah Menyatakan bahwa skripsi Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Kewajiban Peratin Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Pekon (Studi Kasus Di Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah didebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Dengan surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi. Bandar lampung, 16 Januari 2023 Penulis Vi

Actions (login required)

View Item