PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS ATAS PEKERJAAN PADA LINGKUP PEMERINTAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH (Studi di Badan Kepegawaiaan Daerah Kota Bandar Lampung)

VINKA, SHERLYANA (2023) PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS ATAS PEKERJAAN PADA LINGKUP PEMERINTAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH (Studi di Badan Kepegawaiaan Daerah Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi pengumuman CPNS Kota Bandar Lampung tahun 2018 yang hanya menyediakan 6 kursi untuk formasi khusus penyandang disabilitas dari 546 kursi yang ada. Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas yang mewajibkan Pemerintah Daerah memberikan kuota khusus bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit 2% dari jumlah pegawai yang ada, sehingga demikian jumlah kursi yang ditawarkan untuk penyandang disabilitas belum memenuhi kuota yang seharusnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemenuhan hak Penyandang Disabilitas atas pekerjaan pada lingkup Pemerintahan Kota Bandar Lampung, dan Bagaimana pemenuhan hak Penyandang Disabilitas atas pekerjaan pada lingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqh siyasah. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian field research, yaitu mengadakan penelitian lapangan dan library research yaitu mengadakan studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Pengolahan data dengan menggunakan populasi dan sample, Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Hak Penyandang Disabilitas atas pekerjaan pada lingkup Pemerintah kota termasuk Pemerintah kota Bandar lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan jaminan hak pekerjaan paling sedikit sebesar 2% (dua persen) dari seluruh pegawai yang ada yang wajib disediakan Pemerintah Daerah khusus bagi Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas pada lingkup Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung minimal dengan perbandingan pekerja Disabilitas sudah berjalan namun belum terwujud sepenuhnya. Didalam Fiqh siyasah tanfidziah adalah melaksanakan Undang-Undang, hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya sudah berjalan sesuai namun belum sepenuhnya terwujud, dan merupakan bagian dari fiqh siyasah iii tanfidziah yaitu melaksanakan undang-undang dan negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut mengatur bahwa kedudukan dan hak setiap manusia adalah sama (al-musawwa) berdasarkan Q.S. an-Nur ayat 61 terlepas manusia tersebut Penyandang Disabilitas atau bukan, sehingga pemenuhan hak Penyandang Disabilitas atas pekerjaan pada lingkup Pemerintah Daerah kota bandar lampung harus dan wajib dipenuhi. Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Hukum Positif, Pemenuhan Hak

Actions (login required)

View Item