PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK-HAK FAKIR MISKIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)

Ramsia, Muliman (2023) PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK-HAK FAKIR MISKIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (43MB)

Abstract

ABSTRAK Undang-Undang yang dirumuskan sebagai upaya terhadap kesejahteraan masyarakat miskin yakni rumusan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2011. Persoalan kemiskinan yang terdapat di kota Bandar Lampung yaitu masih rendahnya sumber daya manusia, yang mengakibatkan rendahnya daya saing dalam merebut peluang kerja sehingga hal ini yang menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.kota Bandar Lampung belum mampu menuntaskan masalah kemiskinan. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya fakir miskin yang berkeliaran untuk mencari sesuap nasi yang berada di jalanan, di pasar, lampu merah dan di perumahan kumuh dan kotor dan masih banyaknya anak-anak putus sekolah. Itu menjadi bukti bahwa Bandar Lampung belum tuntas masalah kemiskinan. Dengan rumusan masalah: Bagaimana Perlindungan Negara terhadap pemenuhan hak-hak fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin? Dan bagaimana perlindungan negara terhadap pemenuhan hak-hak fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Perspektif Fiqh Siyasah? Jenis penelitian field Research. Sifat penelitian Deskriptif Analisis. Metode pengolahan data menggunakan wawancara dan dokumentasi , populasi adalah seluruh fakir miskin di Kota Bandar Lampung, sampel disini menggunakan purposive sampling dengan sampel sebannyak 11 orang. sedangkan pengolahan data melalui pemeriksaan data (editing), penandaan data (coding), dan sistematika data (systematizing). Analisis data dilakukan secara Kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Perlindungan negara terhadap hak-hak fakir miskin menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin dilakukan oleh pemerintah melalui program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial sembako dan program KUBE FM. Pelaksanaan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang fakir miskin adalah salah satu contoh bagaimana penerapan suatu fiqh siyasah atau Undang-Undang yang dibentuk demi kemaslahatan manusia atau warga negara. Berdasarkan pandangan Fiqh Siyasah dalam memberikan hak-hak fakir miskin pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung belum optimal, karena masih adanya kendala dan hambatan terutama pada bantuan PKH dan sembako pertama masalah perubahan data yang mengakibatkan fakir miskin yang sebenarnya layak mendapatkan haknya tidak iii mendapatkan, dan sebaliknya yang sudah mampu dan seharusnya tidak berhak menerima hak atau bantuan masih mendapatkan. Ini disebabkan informasi dan data KPM tidak lengkap selain itu ada juga data yang tidak diperbarui, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Kedua sering terlambatnya pendistribusian bantuan sembako yang seharusnya tiap bulan kadang menjadi 3 bulan sekali. Masalah inilah yang membuat belum optimalnya penanganan fakir miskin di kota Bandar Lampung. Mengingat adanya Undang-Undang tersebut merupakan langkah awal untuk membantu permasalahan fakir miskin agar mampu keluar dari zona kemiskinan dan bisa hidup secara layak. Kata Kunci : Fakir Miskin, Hak-Hak Fakir Miskin, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item