ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XV/2017 MENGENAI KEWENANGAN JAKSA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

DINDA, DWI NOVITA (2023) ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XV/2017 MENGENAI KEWENANGAN JAKSA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan serta menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman seperti halnya Kejaksaan. Kewenangan Jaksa di bidang penuntutan, yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 34 disebutkan dalam ayat 3 Dalam hal dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum. Pada pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa: “Penuntut umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama (2) tahun”. Anggapan ini kemudian memunculkan persoalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengancam kewenangan Jaksa yang kemungkinan dapat dipidana akibat pelanggaran hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017? dan Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017? Adapun tujuan penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 dan Mengetahui Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (library research) yang dalam penelitian hukum disebut penelitian normatif. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang berasal dari Salinan Putusan Mahkamah Nomor 68/PUU-XV/2017. Serta sumber data sekunder berasal dari publikasi, buku, jurnal, penelitian terdahulu maupun data-data lain yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 Dirasa telah sesuai dengan dasar-dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan, untuk membatalkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sebab bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun Mahkamah Konstitusi tidak membenarkan independensi Jaksa dalam pengertian universal didalam dali-dalil pemohon. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 Analisis fiqh siyasah qadhaiyyah mengenai peradilan, ditinjau dari peradilan Islam termasuk wewenang wilayah al-mazalim. memiliki kewenangan untuk memutus perkara yang dibuat oleh pejabat Negara atau penguasa dalam menjalankan tugas yang telah melanggar dan merugikan. Maka dalam memberikan keputusan pada prinsipnya harus mengandung kemaslahatan, terutama kemaslahatan umat agar terhindar dari perilaku yang merugikan dan tidak bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, perkara tersebut harus di kembalikan kepada wilayah al-mazalim. iv ABSTRACT The unitary state of the Republic of Indonesia is a constitutional state that guarantees an independent judicial power to administer justice and uphold law and justice based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Judicial power is exercised by the Supreme Court and other judicial bodies such as the prosecutor's office. The Prosecutor's authority in the field of prosecution, which is contained in the Law on the Juvenile Criminal Justice System article 34 is stated in paragraph 3 In the case and period as referred to in paragraph (2) has expired, the child must be expelled by law. In article 99 of Law Number 11 of 2012 it is stated that: "Public prosecutors who deliberately do not carry out the obligations referred to in Article 34 paragraph (3) shall be punished with imprisonment for a maximum of (2) years". This assumption then raises a problem with the enactment of Law Number 11 of 2012 threatening the authority of the Prosecutor who may be subject to punishment for violating the law. The formulation of the problem in this research is How is the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XV/2017? and What is the Fiqh Siyasah Perspective on the Constitutional Court Decision Number 68/PUU�XV/2017? The purpose of this study is How to Analyze the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XV/2017 and Know the Fiqh Siyasah Perspective of the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XV/2017. This research uses a type of research (library research) which in legal research is called normative research. The data source used is a primary data source that comes from a copy of the Court Decision Number 68/PUU-XV/2017. As well as secondary data sources derived from publications, books, journals, previous research and other data related to research. The results of the research were then analyzed by descriptive qualitative. Based on the results of the research, it can be concluded first, that the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XV/2017 is felt to be in accordance with the basic considerations of the Constitutional Court judges in making a decision, to cancel Article 99 of Law Number 11 of 2012. Because it is contrary to the Law -The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have binding legal force. However, the Constitutional Court did not justify the independence of the Prosecutor in a universal sense in the arguments of the petitioner. Second, Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XV/2017 Analysis of fiqh siyasah qadhaiyyah regarding justice, in terms of Islamic justice including the authority of the al-mazalim area. has the authority to decide cases made by state officials or authorities in carrying out tasks that have violated and harmed. So in making decisions, in principle, it must contain benefits, especially the benefit of the people so that they avoid behavior that is detrimental and does not conflict with Islam. Therefore, the case must be returned to the area of al�mazalim.

Actions (login required)

View Item