TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP STATUS PERCERAIAN DALAM PERNIKAHAN SIRRI (Studi Kasus Di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)

AULIA, YUARNIS (2023) TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP STATUS PERCERAIAN DALAM PERNIKAHAN SIRRI (Studi Kasus Di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini yang telah di kemukakan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1994. Indonesia dikenal tiga macam pola perkawinan yaitu perkawinan sah, perkawinan dibawah tangan, serta perkawinan sirri. Menurut Mahzab Maliki perkawinan sirri ialah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya dari istri dan jama'ahnya. Dalam pernikahan ada istilah perceraian. Menurut KUHPerdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek perceraian dalam pernikahan sirri di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung? bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap status perceraian dalam pernikahan sirri di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat deskriptif analitis. Data primer di peroleh langsung melalui wawancara terhadap subjek penelitian. Sumber data sekunder ialah daftar pustaka, buku-buku fiqh, jurnal-jurnal yang terkait dan relevan dengan judul penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Pengelolan data melalui observasi rekontruksi dan sistematisasi data. Kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir induktif. Jadi kesimpulan pada penelitian ini ialah praktek perceraian dalam pernikahan sirri yang dilakukan responden di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung yaitu praktek perceraian responden pertama termasuk kedalam praktek perceraian karena alasan-alasan perceraian yaitu sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga (syiqaq) dan istri pergi iii meninggalkan rumah selama 4 tahun lamanya. praktek perceraian responden kedua termasuk kedalam praktek perceraian cerai gugat (khulu’) yaitu istri meminta bercerai lalu suami mengabulkan permintaannya dengan perkataan “saya talak kamu”. praktek perceraian responden ketiga termasuk kedalam praktek perceraian talak sarih karena adanya perkataan talak dari suami. Berdasarkan tinjauan fiqh munakahat terhadap status perceraian dalam pernikahan sirri di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung perceraian yang dilakukan responden di Kelurahan Kota Baru adalah sah dilakukan karena telah memenuhi rukun dan syarat perceraian, yakni suami yang menjatuhkan talak, istri yang ditalak, ṣighat, saksi dan ada kehendak menjatuhkan talak. dalam fiqh juga disebutkan bahwa ikrar talak oleh suami tidak menyaratkan di depan sidang pengadilan. dalam hukum Islam sahnya talak/cerai itu terletak pada terpenuhinya syarat dan rukun talak, tidak pada syarat dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Kata kunci : Fiqh Munakahat, Perceraian, Sirri. iv ABSTRACT Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal (household) based on Belief in One Almighty God. This has been stated by Law no. 1 of 1994. Indonesia is known for three types of marriage patterns, namely legal marriage, private marriage, and sirri marriage. According to the Maliki school of thought, a sirri marriage is a marriage that, on the order of the husband, the witnesses keep it secret from the wife and members of the congregation. In marriage there is the term divorce. According to the Civil Code Article 207 divorce is the abolition of a marriage with a judge's decision, based on the demands of one of the parties in the marriage based on the reasons stated in the law. The formulation of the problem in this study is how is the practice of divorce in sirri marriages in Kota Baru Village, Tanjung Karang Timur District, Bandar Lampung City? what is the review of fiqh munakahat on the status of divorce in sirri marriages in Kota Baru Village, Tanjung Karang Timur District, Bandar Lampung City. The author conducted this research using a field research method (Field Research) which is descriptive analytical. Primary data obtained directly through interviews with research subjects. Secondary data sources are bibliography, fiqh books, journals that are related and relevant to the research title. Methods of data collection is done by interviews and documentation. Data management through observation, reconstruction and data systematization. Then analyzed qualitatively with inductive thinking method. So the conclusion in this study is the practice of divorce in sirri marriages carried out by respondents in the Kota Baru Village, Tanjung Karang Timur District, Bandar Lampung City, namely the practice of divorce by first respondents included in the practice of divorce for reasons of divorce, namely frequent quarrels and the wife leaving the house for 4 years. the second respondent's divorce practice is included in the practice of contested divorce (khulu') where v the wife asks for a divorce and the husband grants her request by saying "I divorce you". The divorce practice of the third respondent is included in the practice of divorce divorce due to the words of divorce from the husband. Based on a review of fiqh munakahat on the status of divorce in sirri marriages in the Kota Baru Village, Tanjung Karang Timur District, Bandar Lampung City, the divorce by respondents in the Kota Baru Village was valid because it fulfilled the pillars and conditions, namely the husband who dropped the divorce, the wife who divorced, ṣighat , witnesses and there is a will to drop divorce. In fiqh it is also stated that the husband's pledge of divorce does not require a court hearing. In Islamic law, the legality of divorce/divorce lies in fulfilling the conditions and pillars of divorce, not in the conditions of positive law in Indonesia. Keywords: Fiqh Munakahat, Divorce, Sirri.

Actions (login required)

View Item