PERKAWINAN PENGANUT ALIRAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI PROVINSI LAMPUNG DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK ASASI PEREMPUAN PERSPEKTIF: HUKUM KELUARGA ISLAM DAN KONVENSI INTERNASIONAL

HABIB, SHULTON ASNAWI (2023) PERKAWINAN PENGANUT ALIRAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI PROVINSI LAMPUNG DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK ASASI PEREMPUAN PERSPEKTIF: HUKUM KELUARGA ISLAM DAN KONVENSI INTERNASIONAL. Doctoral thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Konstitusi Indonesia mengakui dan menjamin pemenuhan hak masyarakat penganut kepercayaan penghayat, faktanya penganut kepercayaan penghayat Sapto Darmo, Samin, Amanat Keagungan Ilahi dan Kodrat Alam di Provinsi Lampung belum menikmati hak persamaan di hadapan hukum, dibuktikan dengan sulitnya akses pencatatan perkawinan di Kantor Pencatatan Sipil. Fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan, berdampak terhadap hak asasi perempuan penghayat. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana potret perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung? Mengapa perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat di Provinsi Lampung tidak dicatatkan? Apa dampak perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat terhadap hak asasi manusia perempuan? Tujuan penelitan ini menganalisis potret perkawinan penganut aliran kepercayaan penghayat dan alasan tidak dicatatkan serta dampaknya terhadap hak asasi perempuan yang di analisis dalam perspektif hukum keluarga Islam dam konvensi internasional Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitin field research yang didukung oleh library research. Obyek penelitian ini adalah penghayat Sapto Darmo, Samin, Amanat Keagungan Ilahi dan Kodrat Alam di Provinsi Lampung. Sumber data primer penelitian ini adalah tokoh penghayat dan perempuan penghayat. Tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori equality before the law dan prinsip kewajiban negara, yang tertuang dalam konvensi internasional CEDAW, yang dikuatkan dengan teori kemuliaan perepuan dalam Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian bahwa potret perkawinan penghayat di Provinsi Lampung, tidak memiliki legalitas yang otentik. Perkawinan penghayat memegang teguh asas elutrogrami dan monogami mutlak, mahar tidak disebutkan, saksi nikah tidak ditentukan jumlahnya, sighot taklik talak diucapkan suami istri secara bersamaan dan tidak ada ketentuan batas usia minimal perkawinan, ketika terjadi perceraian maka prosedurnya adalah istri diserahkan kembali kerumah kedua orang tuanya dan tidak perlaku masa iddah. Status hukum perkawinan tersebut hanya sah di mata hukum adat penghayat (Pasal 2 Ayat 1 UUP), namun tidak sah di mata hukum perkawinan Indonesia (Pasal 2 Ayat 2 UUP), secara Islam juga bertentangan dengan prinsip Maqosyid As-Syari’ah. Alasan perkawinan penghayat tidak dicatatkan, karena faktor prosedural yaitu petugas yang menikahkan wajib terdaftar pada Kementerian (Pasal 39. PP. No. 40 Tahun 2019) dan organisasi penghayat wajib memiliki SKT. Aturan ini demi kepastian hukum, namun ini adalah bentuk pemaksaan. Peraturan tersebut tidak selaras dengan asas Summum Ius, Summa Iniuria (kepastian hukum yang absolut adalah ketidakadilan yang tertinggi), karena peraturan tersebut mempersulit komunitas penghayat, ini juga tidak selaras dengan prinsip equality before the law yang diamanahkan Konstitusi Indonesia (Pasal 28D ayat 1, Pasal 28H ayat 2), dan Pasal 6 ayat (1) UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sedangkan faktor subyektif ideologi yaitu masyarakat penghayat meyakini bahwa perkawinan merupakan suatu hak pribadi manusia, yang merupakan proses hubungan vertikal dengan Tuhan yang Maha Suci, di luar itu merupakan hubungan horisontal antara hak warga negara dengan pemerintah. Keyakinan lainnya adalah mengikuti Nabi Adam dan Siti Hawa, yang mana juga tidak dicatatkan dan tidak ada saksi manusia, saksinya adalah Yai (Tuhan), manusia yang menyaksikan perkawinan adat penghayat kekuatan hukumnya sama dengan dicatatakan, masyarakat kepercayaan penghayat juga menginginkan dalam kolom agama di KTP tertulis “Agama Adam”. Penghayat tidak mengenal peraturan pencatatan pernikahan, lemahnya sosialisasi dan budaya leluhurnya juga tidak mengajarkan pencatatan perkawinan. Dampak terhadap hak asasi perempuan yaitu tidak ada kepastian hukum ketika terjadi sengketa keluarga, sulit menuntut hak waris dan harta bersama. Dalam perspektif konvensi internasional, pemerintah belum optimal menerapkan prinsip-prinsip yang tertuang di dalam CEDAW, secara konkrit belum ada upaya perlindungan hukum terhadap perempuan penghayat. Hal ini juga tidak selaras dengan nilai-nilai Islam Rahmatan lil 'Alamin yaitu mengangkat derajat kemuliaan perempuan. Rekomendasi penelitian ini perlu ada upaya harmonisasi hukum, antara PP. No. 40 Tahun 2019 dengan Peraturan Bersama Menteri No. 43 dan No. 41. Kata Kunci: Perkawinan Penghayat, Alasan Tidak Dicatatkan dan Dampak Hak Asasi Perempuan Penghayat ABSTRACT The Indonesian Constitution recognizes and guarantees the fulfillment of the rights of people who adhere to the belief of adherents, the fact is that adherents of the beliefs of adherents of Sapto Darmo, Samin, Amanat Keagungan Divine and Kodrat Alam in Lampung Province have not enjoyed equal rights before the law, as evidenced by the difficulty in accessing marriage registration at the Civil Registry Office. The phenomenon of unregistered marriages has an impact on women's human rights. The formulation of the problem of this research is how is the portrait of a marriage of adherents of the belief system of adherents in Lampung Province? Why aren't marriages of adherents of the belief system in Lampung Province recorded? What is the impact of marriages belonging to adherents of religious beliefs on women's human rights? The purpose of this research is to analyze the portrait of a marriage adherents of the adherents of the belief system and the reasons for not being recorded and the impact on women's human rights which is analyzed in the perspective of Islamic family law and international conventions. This study uses a qualitative method. Types of field research supported by library research. The object of this research is the adherents of Sapto Darmo, Samin, Mandate of Divine Greatness and Natural Nature in Lampung Province. The primary data sources for this research are religious leaders and women who are adherents. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data analysis uses the theory of equality before the law and the principle of state obligations, which are contained in the international CEDAW convention, which is strengthened by the theory of the glory of women in Islam. The approach used is the sociology of law approach. The results of the study show that the portrait of a marriage of adherents in Lampung Province does not have authentic legality. Devotee marriage adheres to the principles of elutrogramy and absolute monogamy, the dowry is not stated, the number of witnesses to the marriage is not determined, the sighot taklik talak is pronounced by the husband and wife simultaneously and there is no provision for a minimum age limit for marriage. When a divorce occurs, the procedure is for the wife to be returned to her parents' homes and no iddah period. The legal status of the marriage is only legal in the eyes of the customary law of adherents (Article 2 Paragraph 1 UUP), but is not legal in the eyes of Indonesian marriage law (Article 2 Paragraph 2 UUP), Islamically it is also contrary to the principles of Maqosyid As-Syari'ah. The reason for the marriage of adherents not being registered is due to procedural factors, namely the officer who is marrying must be registered with the Ministry (Article 39. PP. No. 40 of 2019) and the adherent organization is required to have an SKT. This rule is for legal certainty, but this is a form of coercion. These regulations are not in line with the principles of Summum Ius, Summa Iniuria (absolute legal certainty is the highest injustice), because these regulations make it difficult for the community of adherents, this is also inconsistent with the principle of equality before the law mandated by the Indonesian Constitution (Article 28D paragraph 1, Article 28H paragraph 2), and Article 6 paragraph (1) of Law. No. 39 of 1999 concerning Human Rights. While the subjective factor of the ideology of the adherents is that the community believes that marriage is a right of the human person, which is a process of vertical relationship with the Most Holy God, beyond that it is a horizontal relationship between the rights of citizens and the government. Another belief is to follow the Prophet Adam and Siti Eve, which are also not recorded and there are no human witnesses, the witness is Yai (God), humans who witness customary marriages with adherents have the same legal force as recorded, people who believe in believers also want it in the religion column on their ID cards It says "Adam's Religion". Penghayat do not know the rules for registering marriages, weak socialization and their ancestral culture also does not teach marriage registration. The impact on women's human rights is that there is no legal certainty when a family dispute occurs, it is difficult to claim inheritance rights and joint property. In the perspective of international convention, the government has not optimally applied the principles contained in CEDAW, concretely there has been no legal protection effort against women who believe. This is also inconsistent with the Islamic values of Rahmatan lil 'Alamin, namely elevating the dignity of women. The recommendation of this research is that there is a need for harmonization of the law, between PP. No. 40 of 2019 with the Joint Ministerial Regulation No. 43 and No. 41. Keywords: Penghayat's Marriage, Reasons not Recorded, Human Rights of Penghayat Women المل ّخص اعترف دستور أندونيسيا –بل ضمن- تحقيق حقوق المجتمع و المواطنين الذين يعتنقون اعتقادات األجداد السلفيين. و من الجدير بالعلم هم الذين يعتنقون هذه االعتقادات مثل سابتو دارمو و سامين و امنة كياغونجان إلهي و قدرة عالم في منطقة لمبونج لم يحصلو على المساوة أمام الدستور. و أما الدليل على ذلك فهو صعوبة وصول تسجيل الزواج لهؤالء معتنقين اعتقادات األجداد في إدارة شؤون تسجيل المواطنين بأندونيسيا و بشكل خاص في منطقة لمبونج. هذه الظاهرة تؤثر إلى انتهاك حقوق المرأة األساسية. و أما العالقة الوثيقة بين هذا البحث و قضية أحوال الشخصية اإلسالمية تقع في الدراسة المكثفة عن الزواج أو النكاح و االتفاقية العالمية عن حقوق المرأة و أحوال الشخصية االسالمية. هذه األمور الثالثة لها نفس الغرض و القصد فهو ترقية درجة أي رتبة االنسانية و حقوق المرأة األساسية. يقصد هذا البحث تحليل أحوال الزواج هؤالء معتنقين اعتقادات األجداد و األسباب التى تؤدي إلى عدم وجود تسجيل زواجهم في اإلدارة الحكومية. و أيضا يقصد هذا البحث إلى تحليل آثار هذه الظاهرة لوضع المرأة و بشكل خاص تحقيق حقوقها. و أما أسئلة البحث فتحتوى على ثالث األسئلة هي )1 )كيف كان تصوير زواج هؤالء معتنقين اعتقادات األجداد في منطقة لمبونج؟ )2 )و لماذا لم يسجل زواجهم في إدارة شؤون تسجيل المواطنين بأندونيسيا و بشكل خاص في منطقة لمبونج؟ )3 )و ما أثار زواجهم هذا لحقوق المرأة األساسية من منظور االتفاقية العالمية في قضية المرأة “CEDAW “؟ استخدم الباحث منهج كبفي-ميداني. و أما محل البحث فهو منطقة لمبونج. و أما موضوع البحث فهو سابتو دارمو و سامين و امنة كياغونجان إلهي و قدرة عالم. و أما المقاربة المستخدمة فهي علم االجتماع القانوني. و مصادر البيانات األساسية هي رجال معتنقين اعتقادات األجداد و نسائهم. و أما نتائج هذا البحث فهي أن زواج معتنقين اعتقادات األجداد في منطقة لمبونج يتمسك على مبدعي الوثروغرامي و المونوغامي و كان المهر لم يُذكر نوعه في عقد و أن الشاهد لم يُعيّن عدده و أن تلفظ زوجان صيغة الطالق معا و ليس هناك تحديد العمر للزواج و اذا وقعت المطلقة فتسلم الزوجة إلى أهلها و ال تسري فترة العدة. أن الوضع القانوني لزواجهم صالح قانوني في نظر القانون العرفي لمعتقد االجداد )المادة 2 ، الفقرة 1 من UUP ، )ولكنه غير صالح في نظر قانون الزواج في إندونيسيا )المادة 2 ، الفقرة 2 من UUP .) و أما سبب عدم تسجيل زواجهم يرجع إلى عوامل إجرائية ، وهي القاعدة التي تقضي بأن الضباط الذين يتزوجون يجب أن يكونوا مسجلين لدى الوزارة )المادة 39. .PP 2019 of 40. No )وتنظيم معتنقين اعتقادات األجداد لديهم شهادة مسجلة )SKT .)هذا النظام يعقد ويضعف موقف مجتمع معتنقين اعتقادات األجداد ، وهذا ال يتماشى مع الستور األساسي المادة 28 ح فقرة )2 )من دستور عام 1945 ، المادة 6 فقرة )1 )من القانون رقم 39 لسنة 1999 بشأن حقوق اإلنسان ومبدأ المساواة أمام القانون ، والزواج غير المسجل يتعارض مع اإلسالم. في حين أن العامل الذاتي في أيديولوجية أتباعها هو أن المجتمع معتنقين اعتقادات األجداد يعتقدون بأن الزواج هو حق لإلنسان ، وهو عملية عالقة عمودية مع هللا األقدس ، و ما عدا ذلك فهو عالقة أفقية بين حقوق المواطنين و الحكومة. هناك اعتقاد آخر هو اتباع النبي آدم وسيتي حواء ، والتي لم يتم تسجيلها أي ًضا وال يوجد شهود بشريون ، والشاهد هو ياي )هللا( ، والبشر الذين يشهدون الزواج العرفي مع أتباعهم يتمتعون بنفس القوة القانونية كما هو مسجل ، و يريد األشخاص معتنقين اعتقادات األجداد أن تُكتب على بطاقات الهوية الخاصة الجملة "دين آدم" تدل على دينهم. ال يعرف معتنقين اعتقادات األجداد قواعد تسجيل الزواج ، وضعف التنشئة االجتماعية وثقافة أسالفهم ، كما أنها ال تعلم تسجيل الزواج. التأثير على حقوق اإلنسان للمرأة هو أنه ال يوجد يقين قانوني عند حدوث نزاع عائلي ، ومن الصعب المطالبة بحقوق الميراث والملكية المشتركة. من منظور اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، لم تطبق الحكومة على النحو األمثل المبادئ الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولم تكن هناك جهود حماية قانونية ضد النساء اللواتي يؤمنن اعتقادات األجداد.الزواج غير المسجل الذي يؤثر على حقوق اإلنسان للمرأة يتعارض مع اإلسالم. و أما توصية هذا البحث هي أن هناك حاجة لمواءمة القانون ، بين PP .رقم 40 لسنة 2019 بالالئحة الوزارية المشتركة رقم 40 لسنة 2019 .43 ورقم. 41. الكلمات المفتاحية: صورة زواج معتنقين اعتقادات األجداد، أسباب عدم التسجيل، حقوق المرأة األساسية

Actions (login required)

View Item