TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR: 73 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERLINDUNGAN HUTAN PROVINSI LAMPUNG ( Studi Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kehutanan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)

YONA, TRIANA (2022) TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR: 73 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERLINDUNGAN HUTAN PROVINSI LAMPUNG ( Studi Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kehutanan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah telah terjadinya praktek perburuan liar di Kabupaten Pesisir Barat tepatnya di Kecamatan Pesisir Tengah potensi sumberdaya alam itu sendiri mulai terganggu karena adanya praktek perburuan liar terhadap satwa�satwa dilindungi yang memiliki berbagai macam modus. Peningkatan kejahatan tersebut terjadi karena faktor ekonomi, lemahnya penegakan hukum serta didorong oleh permintaan pasar yang tinggi padahal sudah ada larangan pada peraturan gubernur lampung nomor 73 tahun 2014 tentang pedoman perlindungan hutan Provinsi Lampung. Rumusan masalah dalam penlitian ini adalah : 1) Bagaimana Praktik Perburuan Liar Pada Peraturan Gubernur Nomor: 73 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlindungan Hutan Provinsi Lampung Di Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kehutanan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. 2) Bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Praktik Perburuan Liar Pada Peraturan Gubernur Nomor: 73 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlindungan Hutan Provinsi Lampung Di Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Kehutanan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field research) dan dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriftif analitik. Jenis dan sumber dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data wawancara dan pengamatan. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai perburuan liar, sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta data penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan, untuk mendeskripsikan masih banyaknya warga yang melakukan perburuan liar terhadap satwa dilindungi secara illegal di hutan. Hasil penelitian ini Pelaksanaan Perburuan liar terhadap satwa dilindungi yang dilakukan oleh pemburu tanpa surat izin penangkapan hewan dan pengawasan dari dinas yang berwenang. Dalam hal ini warga yang melakukan perburuan liar di Kecamatan Pesisir Tengah dengan alasan untuk menyalurkan hobi, dan untuk di konsumsi sendiri karena dagingnya yang sangat enak, juga diperjual belikan. Hasil buruan yang didapat berupa daging rusa terkadang mendapatkan harimau atau binatang-binatang lainnya. Menurut Dinas terkait mereka sudah melakukan Penyuluhan, sosialisasi dan pencegahan lainnya kepada pemburu walaupun belum berjalan optimal. Merasa tidak takut akan sanksi pidana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hingga saat ini belum ada iii yang tertangkap. Tetapi hanya diberi arahan dan nasehat oleh dinas terkait, hal itu yang tidak membuat pemburu di Kecamatan Pesisir Tengah merasa jera. pemerintah dinas terkait harus lebih tegas dalam pemberian sanksi selain itu juga dengan dilakukan penyuluhan lebih banyak kepada warga tentang larangan berburu satwa dilindungi. Kata kunci : Fikih siyasah, Perburuan liar, Peraturan Gubernur Lampung

Actions (login required)

View Item