TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENEGAKKAN UUD 1945 PASAL 28D AYAT (1) TENTANG PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM (Studi Kasus di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

MAS, BUDI (2022) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENEGAKKAN UUD 1945 PASAL 28D AYAT (1) TENTANG PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM (Studi Kasus di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Pemerintah desa memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan sebagai pemimpin yang memiliki wewenang untuk mengurus wilayahnya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Perlakuan yang sama dihadapan hukum merupakan hak asasi manusia yang harus diberikan sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kenyataanya hak-hak tersebut seringkali tidak diberikan sehingga sangat membutuhkan perhatian khusus. Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Pasal 15 Ayat (1) huruf g yang menegaskan bahwa pemerintah desa berkewajiban mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan yang artinya penegakkan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) tentang perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan tugas dan peran pemerintah desa. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana peran pemerintah desa dalam menegakkan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, kemudian yang kedua bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah desa dalam menegakkan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengevaluasi peran pemerintah Desa Sidosari dalam menegakkan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum beradasarkan undang-undang melalui tinjauan fiqh siyasah. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan data yang bersumber dari hasil wawancara, observasi serta buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lampiran berbentuk dokumen untuk dianalisis dengan analisis kualitatif menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam menegakkan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) tentang perlakuan yang iii sama dihadapan hukum mengacu pada Permendagri No. 84 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang berperan melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1), namun pada beberapa kasus dalam proses mediasi masyarakat dengan status sosial rendah tidak mendapatkan hak untuk memberikan pembelaan, sedangkan masyarakat yang memiliki kedudukan leluasa memberikan pembelaan dari pemerintah desa, ini membuktikan bahwa peran pemerintah desa belum dilaksanakan secara maksimal dalam menegakkan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) tentang perlakuan yang sama dihadapan hukum. Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah Desa Sidosari dalam menegakkan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) belum sesuai dengan syariat Islam karna pemerintah desa tidak memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana amanat undang-undang yang mana hal ini bertentangan dengan syariat Islam yang menegaskan bahwa pemerintah desa merupakan pemimpim (ulil amri) yang wajib menanamkan sikap amanah dan tidak membeda bedakan seseorang karna pada dasarnya yang membedakan mereka bukanlah kedudukan dan status sosial melainkan ketakwaannya. Kata kunci : Peran Pemerintah Desa, Persamaan, Penegakaan, Hukum Islam

Actions (login required)

View Item