TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI ERA COVID-19 (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur)

Farhan, Septalizen (2022) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI ERA COVID-19 (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan kualitas pelayanannya. Di Indonesia pelayanan publik terkesan berbelit-belit, tidak efektif, tidak efisien, tidak transparan, tidak adil, tidak profesional, tidak akuntabel, tidak adanya standar baku, keterbatasan teknologi, keterbatasan informasi, adanya KKN, biaya tinggi, dan lemahnya kontrol masyarakat. Untuk itu, diperlukannya penerapan prinsip-prinsip good governance, agar pelayanan publik menjadi lebih baik. Prinsip-prinsip tersebut adalah profesional, partisipan, persamaan perlakuan, keterbukaan dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Data-data yang dikumpulkan berdasarkan dari hasil pengamatan, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisa datanya adalah kesimpulan yang diperoleh menggunakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau berupa wawancara secara langsung yang kemudian diuraikan dan tertuju pada landasan teori. Rumusan masalahnya adalah 1) bagaimana penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik di era covid-19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur?. 2) bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik di era covid-19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur? Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik di era covid-19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur adalah sudah diterapkan secara baik dan optimal, ini berlandaskan dari 5 prinsip good governance, yakni profesional, partisipan, persamaan perlakuan, keterbukaan dan akuntabilitas. 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur dalam menerapkan prinsip good governance pada penyelenggarakan pelayanan publik diera covid-19 sudah sesuai dengan fiqh siyasah tanfidziyah dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undang. Kata kunci : Fiqh Siyasah, Penerapan good governance, pelayanan publik, covid-19, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Actions (login required)

View Item