URGENSI BUKU NIKAH ORANG TUA SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN PERTAMA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Pada Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Lampung Utara)

Muhammad, Afdhol Kusuma Ningrat (2022) URGENSI BUKU NIKAH ORANG TUA SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN PERTAMA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Pada Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Lampung Utara). Masters thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Keberadaan buku nikah orang tua dalam rangka penentuan wali nikah tidak menjadi acuan. Pelaksanaan pada tiap-tiap KUA berbeda-beda, ada yang menggunakan buku nikah orang tua dalam tahap pemeriksaan berkas dan ada juga yang benar-benar tidak menggunakan buku nikah orang tua tersebut dalam semua proses tahapan administrasi. Bagi yang menjadikan buku nikah orang tua sebagai acuan, jika terjadi ketidaksesuaian maka pihak KUA memanggil orang tua calon pengantin anak perempuan pertama tersebut untuk dimintai penjelasan. Bagi KUA yang tidak menggunakan buku nikah orang tua sebagai acuan penentuan wali nikah, maka pihak KUA tetap menetapkan orang tua sebagai wali nikah walaupun terdapat aduan dari masyarakat atau keluarga mengenai ketidaksesuaian antara waktu pernikahan orang tua dan waktu lahir sang anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama dan bagaimana perspektif hukum keluarga Islam tentang urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama dan untuk mengetahui dan menganalisis perspektif hukum keluarga Islam tentang urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (field research) serta didukung penelitian pustaka (library research) serta sifat penelitian deskriptif analisis. Data primer, dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan wawancara dengan responden yakni Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lampung Utara. Data sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, data dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode kualitatif, Hasil dari penelitian ini adalah urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama pada Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara yakni di tiga Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki perbedaan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kota dan Kecamatan Kotabumi Selatan tidak mencantumkan syarat tersebut sebagai bagian dari kelengkapan berkas administrasi pernikahan anak perempuan pertama. Sementara pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Utara juga tidak mensyaratkan buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama, tetapi ketika tahap pemeriksaan berkas petugas Kantor Urusan Agama Kotabumi Utara menyampaikan secara lisan dan meminta kepada calon pengantin tersebut untuk menunjukkan buku nikah orangtuanya. Perspektif hukum keluarga Islam tentang urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama adalah syarat ini memiliki arti penting dikarenakan berkaitan dalam penentuan keabsahan wali nikah. Bila ditemukan yang bersangkutan dilahirkan kurang dari 6 bulan maka wali nikah jatuh kepada wali hakim. Apabila buku nikah orang tua tidak dijadikan syarat maka akan sulit bagi KUA untuk dapat mengetahui siapa yang berhak menjadi wali nikah. Selain itu, adanya buku nikah orang tua sebagai syarat dapat menciptakan maslahah di dalam masyarakat utamanya anak muda untuk mengetahui adanya konsekuensi dari perbuatan hamil di luar nikah yakni tidak dapat menjadi wali nikah bilamana anak yang lahir perempuan sehingga diharapkan tidak ada lagi perbuatan demikian. Ini merupakan salah satu bentuk pencegahan (preventif) yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menolak kemudharatan yang banyak terjadi di dalam masyarakat.

Actions (login required)

View Item