TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG EKSISTENSI KETUA ADAT DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT (Studi di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat)

Taufik, Pajar Pebriansyah (2022) TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG EKSISTENSI KETUA ADAT DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT (Studi di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam kehidupan di dunia ini, laki-laki dan perempuan sangat mendambakan pasangan hidup. Oleh karena itu, agama menyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang tercermin melalui pelaksanaan perkawinan berdasarkan norma agama, termasuk hukum adat. Hubungan perkawinan dapat berkembang menjadi hubungan kerabat, yang kemudian membentuk suatu persekutuan masyarakat, akhirnya timbullah suatu masyarakat hukum adat. Ketua Adat, ikut campur tangan dalam pelaksanaan upacara perkawinan dan memelihara hukum dengan semestinya serta menyatakan perbuatan hukum itu terang, tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum adat. Pada masyarakat di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat tata cara pelaksanaan upacara perkawinan ini dipegang oleh Ketua Adat. Hal demikian menunjukkan peran penting Ketua Adat dalam menyelesaikan pelaksanaan upacara perkawinan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1)Bagaimana eksistensi ketua adat dalam pelaksanaan perkawinan adat di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat ? Dan 2)Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang eksistensi ketua adat dalam pelaksanaan perkawinan adat di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat ?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu (Field research), penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder waktu dan tempat penelitian, data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara langsung, observasi lapangan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ketua adat dalam pelaksanaan perkawinan adat ikut andil dalam menetapkan uang adat / jujogh yang dalam perkawinan. Kedudukan jujogh akan menjadi wajib karena termasuk salah satu bagian yang diharuskan oleh ketua adat berdasarkan hukum adat, dan dalam praktiknya juga sesuai dengan ajaran Islam dengan uang adat/jujogh diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan dan tidak di perkenankan pihak lain untuk menerimanya. Ketua adat juga berperan dalam penetapan hari Pernikahan yang mana dengan ditinjau dari hukum Islam hal ini termasuk ajaran Islam. Karena ketua adat di sini menetapkan hari pernikahan tidak dengan paksaan tetapi melalui cara musyawarah dari kedua belah pihak. Serta acara Arakan dengan ditinjau dari hukum Islam hal ini tidak bertentangan dan termasuk ajaran hukum Islam. Karena dalam acara ini di pimpin oleh Ketua dan prosesi arak-arakan yang terdiri atas iring-iringan antara sepasang pengantin dan kerabat dalam satu keluarga yang bertujuan untuk mengenalkan kepada khalayak bahwa dalam kampungnya terdapat sepasang kekasih yang telah menikah dan sah menjadi suami istri. Kata kunci : Eksistensi, Ketua Adat, Perkawinan iv ABSTRACT In life in this world, men and women really crave a life partner. Therefore, religion requires the establishment of a meeting between men and women which is reflected in the implementation of marriage based on religious norms, including customary law. The marital relationship can develop into a kinship relationship, which then forms a community alliance, finally a customary law community arises. The customary leader intervenes in the implementation of the marriage ceremony and maintains the law properly and states that the legal act is clear, does not violate the provisions contained in customary law. In the community in Tanjung Raya Village, Sukau Sub-district, West Lampung Regency, This shows the important role of the traditional leader in completing the marriage ceremony. The formulation of the problem in this study is 1) How is the existence of traditional leaders in the implementation of traditional marriages in Pekon Tanjung Raya, Sukau District, West Lampung Regency? And 2) How is the review of Islamic law regarding the existence of traditional leaders in the implementation of traditional marriages in Pekon Tanjung Raya, Sukau District, West Lampung Regency?. This type of research is field research (Field research), field research is research conducted by collecting data and information obtained directly from the research location. While the data collected in the form of primary and secondary data of the time and place of research, the data obtained using direct interview techniques, field observations and documentation. Based on the results of this study, it can be concluded that the customary leader in the implementation of traditional marriages takes part in determining the customary money/jujogh in marriage. The position of jujogh will become mandatory because it is one of the parts required by the customary leader based on customary law, and in practice it is also in accordance with Islamic teachings with customary mone /jujogh given by men to women and not allowed by other parties to receive it. The traditional leader also plays a role in determining the wedding day which in terms of Islamic law this includes Islamic teachings. Because the customary leader here determines the wedding day not by force but through deliberation from both parties. And the Arakan event in terms of Islamic law, this is not contradictory and includes the teachings of Islamic law. Because this event is led by the Chairperson and a procession consisting of a procession between a couple of brides and relatives in one family which aims to introduce to the public that in his village there are lovers who are married and legally husband and wife. Keywords: Existence, Traditional Leaders, Marriage

Actions (login required)

View Item