TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI KESESUAIAN AKAD OLEH ANGGOTA DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi di BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional KC Adiluwih)

RINI, MAYA HAYATI (2022) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI KESESUAIAN AKAD OLEH ANGGOTA DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi di BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional KC Adiluwih). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pembiayaan murabahah di BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional KC Adiluwih hanya memberikan sejumlah dana pembiayaan kemudian mewakilkan anggota untuk membeli sendiri komoditas/barang sesuai akad diawal. Namun terdapat anggota yang tidak membelikan dana pembiayaan sesuai komoditas di akad, maka akan berdampak pada pelunasan pembiayaan tersebut. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kesesuaian akad oleh anggota dalam pembiayaan murabahah dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap implementasi kesesuaian akad oleh anggota dalam pembiayaan murabahah di BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional KC Adiluwih. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kesesuaian akad oleh anggota dalam pembiayaan murabahah dan pandangan hukum Islam terhadap implementasi kesesuaian akad oleh anggota dalam pembiayaan murabahah di BMT Assyafi’yah Berkah Nasional KC Adiluwih. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan metode penelitian kualitatif. Data primer diperoleh langsung yakni dari narasumber terkait praktik pembiayaan murabahah ceria di BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional, sedangkan data sekunder berisi teori-teori sebagai data penunjang yang diperoleh dari kepustakaan, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa implementasi pembiayaan murabahah oleh anggota di BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional KC Adiluwih dilakukan dengan dua akad secara bersamaan, yakni akad murabahah dan akad wakalah. Hal ini BMT hanya memberikan sejumlah dana pembiayaan kemudian mewakilkan anggota untuk membeli barang sesuai akad, setelah barang tersebut dibeli anggota menginformasikan kepada pihak BMT karena dianggap lebih efektif dan cepat dalam membantu kebutuhan anggota yang mendesak. Tetapi terdapat anggota yang tidak sepenuhnya dana dibelikan untuk komoditas sesuai akad diawal, karena digunakan untuk hal lain, sehingga anggota sulit untuk membayar angsuran sesuai temponya karena dana pembiayaan yang seharusnya dijadikan untuk membantu usaha tertentu tidak menghasilkan dengan baik, kemacetan pembayaran tersebut dikenakan denda oleh pihak BMT apabila dalam evaluasi alasan anggota tidak dapat diterima untuk dijadwalkan ulang waktu pembayaran karena tidak memenuhi ketentuan syariah. Sehingga dalam pandangan hukum Islam dapat disimpulkan bahwa implementasi pembiayaan murabahah menggunakan dua akad secara bersamaan dianggap tidak sah dalam fiqih muamalah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat dimana objek jual beli tidak ada ketika akad dilakukan. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, tetapi sesuai dengan murabahah KPP (kepada pemesan pembelian) atau murabahah lil amir bi-Syira‟ dalam lembaga keuangan syariah kontemporer dimana nasabah membeli sendiri komoditas/barang yang menjadi objek tersebut, kemudian setelah barang dibeli iv pihak anggota menginformasikan kepada BMT. Bagi anggota yang tidak membelikan komoditas/barang sesuai akad dilarang dalam hukum Islam, hal ini mengakibatkan 4% dari jumlah anggota mengalami wanprestasi pembayaran maka boleh (mubah) dikenakan denda atau dianjurkan untuk menjadwalkan ulang waktu pembayaran apabila alasan anggota dapat diterima dan memenuhi ketentuan syariah. Kata Kunci: Anggota, Hukum Islam, Implementasi, Kesesuaian, Murabahah

Actions (login required)

View Item