PANDANGAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 40 dan 42 PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (Studi di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara)

AHMAD, SODIKIN (2022) PANDANGAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 40 dan 42 PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (Studi di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

[thumbnail of PERPUS PUSAT BAB 1 DAN2.pdf] PDF
Download (2MB)
[thumbnail of SKRIPSI  Ahmad Sodikin.pdf] PDF
Restricted to Repository staff only

Download (23MB)

Abstract

ABSTRAK Program Keluarga Harapah (PKH) merupakan program pembangunan melenium (develotmen goals), yang dikenal sebagai program bantuan non-tunai bersyarat. Dalam pelaksanaannya, PKH masih terdapat masalah.Temuan penulis di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara menambah persoalan dari PKH ini. Hal ini ihwal mekanisme penyaluran bantuan sosial mengenai mekanisme penyaluran bantuan dana PKH secara non tunai serta sosialisasi dan edukasi, yang dalam pelaksanaannya, tidak dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 pasal 40 dan 42 tentang Program Keluarga Harapan . Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 40 dan 42 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pada masyarakat Desa Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara? Dan Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Pasal 40 dan 42 Peraturan Menteri Sosial Republik Indoesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 40 dan 42 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara dan untuk mengetahui bagaimana Fiqh Siyasah melihat Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang mengambil lokasi penelitian di Desa Lubuk Rukam ,Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analisis atau analisis kualitatif yakni menggambarkan data dan informasi lapangan berdasarkan sebagaimana adanya pada waktu penelitian kemudian di analisa secara mendalam. Hasil penelitian yang diperoleh penulis adalah bahwa PKH di Desa Lubuk Rukam masih kurang sesuai dengan pasal 40 yang berisi iii tentang mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai. Namun, setelah peneliti melakukan wawancara masih terdapat penerima manfaat yang belum bisa menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ketika menerima bantuan dana PKH dan Kebijakan ini sesuai dengan kaidah dalam Fiqh Siyasah bahwa sebaik-baiknya pemimpin adalah yang memberikan maslahat pada masyarakat, karena jaminan sosial, pendidikan, kesehatan adalah ruang lingkup yang termasuk dalam kewenangan negara untuk menjamin setiap warga dapat mengaksesnya. Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, Bantuan, Pelaksanaan

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI
Date Deposited: 02 Nov 2022 07:12
Last Modified: 02 Nov 2022 07:12
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/21619

Actions (login required)

View Item View Item