NUR, AINI (2022) PELAKSANAAN PASAL 272 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENURUT FIQH SIYASAH (Studi Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement di Polresta Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran hukum yang sering terjadi dan sangat mudah ditemukan. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negatif maupun positif bagi kehidupan masyarakat, Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan pada Pasal 272 ayat (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Berdasarkan penjabaran di atas rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Pertama Bagaimana pelaksanaan tilang elektronik yang diatur oleh Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pelanggaran lalulintas ? Kedua Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan tilang elektronik berdasarkan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tantang pelanggaran lalulintas? Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan tilang elektronik terhadap pengguna jalan yang diatur oleh Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Untuk mengetahui analisis Fiqh Siyasah terhadap penerapan tilang elektronik. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) sedangkan sifat penelelitian yang digunakan adalah pendekatan secara kualitatif. Analisis data bersifat indukatif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna Kesimpulan dalam penelitian ini Electronic Traffic Law Enforcement sebagai sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang cukup efektif, berbasis pada teknologi elektronik berupa kamera (Automatic Number Plate Recognition). Pelaksanaan E-tilang dalam pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pelanggraan lalu lintas yang telah diterapkan oleh Polresta adalah sebuah pilihan yang cukup efesien dan cukup efektif guna mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar- pelanggar lalu lintas berbasis pada teknologi elektronik berupa kamera (Automatic Number PlateRecognition). Pelanggaran terekam oleh kamera CCTV, Kemudian dilakukan pengelolaan oleh petugas Mengecek identitas Ranmor di database RC-Siginjai , Pembuatan surat konfirmasi dan verifikasi , Petugas mengirimkan atau mengantar surat tersebut ke alamat ranmor yang tertera , Setelah dikonfirmasi petugas melakukan penindakan tilang dan memberikan surat tilang kepada pelanggar segera melakukan pembayaran denda tilang, Pelanggar diberikan waktu 5 hari untuk konfirmasi , Pelanggar mendapat surat tilang biru serta Kode BRI Virtual untuk pembayaran E-TLE, pelanggar diberi waktu 7 hari untuk pembayaran denda tilang. Jika pelanggar tidak membayar maka petugas akan memblokir STNK sampai denda dibayar dan dalam praktiknya telah sesuai dalam Fiqh siyasah Tanfidziyah yaitu terlaksanakannya E-tilang yang sudah di terapkan pada beberapa titik di kota Bandar Lampung walaupun terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan tersebut kurang efektif.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 27 Oct 2022 06:45 |
| Last Modified: | 27 Oct 2022 06:45 |
| URI: | http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/21538 |
Actions (login required)
 |
View Item |
