“ANALISIS IMPLEMENTASI POJK TERHADAP MITIGASI RISIKO PADA FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING BERBASIS SYARIAH DALAM MENCEGAH PREDATORY LENDING DAN PINJAMAN BERMASALAH DI ERA COVID-19” (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Lampung)

Kintan, Zellina Hakim (2022) “ANALISIS IMPLEMENTASI POJK TERHADAP MITIGASI RISIKO PADA FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING BERBASIS SYARIAH DALAM MENCEGAH PREDATORY LENDING DAN PINJAMAN BERMASALAH DI ERA COVID-19” (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (8MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

ABSTRAK Perkembangan Fintech berbasis Peer To Peer Lending (P2PL) yang merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada era Covid-19 memiliki hambatan atau tantangan dengan mengakibatkan kerugian. Penyelenggaraan P2PL tidak terlepas dari terjadinya pinjaman bermasalah dan rendahnya literasi keungan masyarakat dalam Fintech P2PL membuat masyarakat tersebut lebih rentan terhadap penipuan sehingga menghadirkan praktik predatory lending. Dalam mengatasi hal tersebut implementasi pengaturan OJK terhadap mitigasi Fintech P2PL baik berbasis konvensional dana syariah bertumpu pada POJK No. 77/POJK.01/2016. Namun sudah ada pengaturan tersebut Fintech P2PL berbasis syariah masih saja menjadi problematika peningkatan dan kendala dalam pinjaman bermasalah dan pratik predatory lending di era Covid-19. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat yang kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh menggunakan teknik sampling nonprobability. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dengan baik, kemudian dikategorikan menjadi beberapa indikator sesuai dengan indikator efektivitas untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi pengaturan OJK Provinsi Lampung sudah selaras dengan POJK No. 77/POJK.01/2016. Namun pengaturan tersebut belum dianggap cukup mengakomodir Fintech P2PL berbasis syariah karena adanya keterbatasan di regulasi tersebut sehingga membutuhkan pengembangan pengaturan dan kebijakan pendukung secara spesifik untuk mengatur mitigasi risiko Fintech P2PL berbasis syariah guna mencegah predatory lending dan pinjaman bermasalah yang terjadi di era Covid-19. Kata Kunci : Fintech Peer To Peer Lending, Predatory Lending, Pinjaman Bermasalah iii ABSTRACT The development of Peer To Peer Lending (P2PL)-based Fintech which is an information technology-based lending and borrowing service in the Covid-19 era has obstacles or challenges that result in losses. The application of P2PL cannot be separated from the occurrence of non-performing loans and the low financial literacy of the public in P2PL Fintech makes the community more vulnerable to fraud, thus presenting predatory lending practices. In overcoming this, the implementation of OJK regulations on P2PL Fintech mitigation both conventionally based on sharia funds relies on POJK No. 77/POJK.01/2016. However, there are regulations so that sharia�based P2PL Fintech is still an obstacle in increasing and inhibiting bad loans and predatory lending practices in the Covid-19 era. This research is a type of field research. This research is a qualitative research with a qualitative descriptive approach. Source of data obtained by using non-probability sampling technique. Data collection techniques using interview techniques, observation and documentation. The data analysis used in this research is qualitative data analysis using deductive reasoning. Data analysis begins by examining all the data collected through interviews, observation and documentation. After the data is collected properly, it is further categorized into several indicators according to the indicators of effectiveness in answering research questions. The result of this research is that the implementation of the Lampung Province OJK regulation is in line with POJK No. 77/POJK.01/2016. However, this arrangement is not considered sufficient to accommodate sharia-based P2PL Fintech due to limitations in the regulation so that it requires the development of specific supporting regulations and policies to regulate sharia-based P2PL Fintech risk mitigation in order to prevent predatory lending and non-performing loans that occurred in the Covid-19 era. Keywords : Fintech Peer To Peer Lending, Predatory Lending, Non Performing Loans

Actions (login required)

View Item