IMPLEMENTASI PASAL 26 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT MENURUT FIQH SIYASAH

Marya, Andriyana (2022) IMPLEMENTASI PASAL 26 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT MENURUT FIQH SIYASAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Peternakan merupakan salah satu sumber pendapatan Negara dimana dengan dilakukannya pembudidayaan hewan ternak, Indonesia untuk masa yang akan datang dapat mengekspor daging ke berbagai Negara dan tentunya semua itu akan mendapatkan keuntungan bagi Indonesia. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbunyi “Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya di peruntukan sebagai penghasilan pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Kabupaten Pesisir Barat sebagai Daerah otonomi memiliki kewajiban untuk memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan kabupaten ini. Dan salah satu penyebab yang mengganggu kebersihan, ketertiban dan keamanan kabupaten tersebut adalah berkeliarannya hewan ternak di jalan umum, rumah penduduk serta lokasi pertanian yang sangat mengganggu ketertiban umum. Untuk memberikan kenyamanan dan keadilan pada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Peraturan Daerah tersebut dimaksud bukan sekedar peraturan pelaksanaan dari perundang-undang diatasnypa, akan tetapi harus mampu menyerap dan menampung kondisi khusus daerah untuk kemandirian daerah dan aspirasi masyarakat lokal. Rumusam masalah dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat, dan (2). Bagaimana Pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui implementasi Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat dan untuk mengetahui pandangan fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat deskriftif, kualitatif dan data primer dalam pengumpulan data yang diperlakukan. Penelitian ini menggunakan metode interview (wawancara) sebagai metode pokok, kemudian metode observasi, dan dokumentasi sebagai metode pendukung. Implementasi Pasal 26 Perda Nomor 12 Tahun 2017 oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat masih belum maksimal, iii dikarenakan anggaran yang sangat minim dan terdapat hambatan serta kendala pada saat melakukan penertiban, yaitu seperti koordinasi dari instansi-instansi lain juga sangat rendah dan petugas-petugas yang melakukan pengawasan sangat kurang. Tempat penampungan hewan belum tersedia. Pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 26 Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat telah sesuai siyasah tanfidziyyah dalam rangka memelihara hak milik atau harta (hifdz al-mal) karena Dinas Pertanian telah menjalankan Pasal 26 Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017, yakni adanya upaya dan program dalam penertiban dengan menempatkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di tingkat kecamatan, berkoordinasi dengan SATPOL PP, vaksinasi, melakukan eliminasi anjing-anjing rabies melakukan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat dan kelompok tani. Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat berupaya menjalankan perannya semaksimal mungkin agar ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat terwujud sehingga terciptanya kemaslahatan

Actions (login required)

View Item