TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT PERATURAN DAERAH EMPAT LAWANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi di Desa Seleman Ilir Kabupaten Empat Lawang)

RUSNI, MAYANG SARI (2022) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT PERATURAN DAERAH EMPAT LAWANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi di Desa Seleman Ilir Kabupaten Empat Lawang). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada hakikatnya lembaga ini adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Seleman Ilir Kabupaten Empat Lawang memiliki point penting tersendiri dalam melaksanakan tugasanya sesuai Perda Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 dalam fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta pengawasan atas kinerja kepala desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 9. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi perda Kabupaten Empat Lawang No. 2 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Seleman Ilir, serta Bagaimana tinjauan siyāsah tanfidziyah terhadap penerapan wewenang badan permusyawaran desa di desa Seleman Ilir. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), yaitu langsung datang ke lokasi penelitian. Setelah data terkumpul selanjutnya pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi diolah dengan tahap editing dan sistemating. Hasil dari penelitian ini yaitu Implementasi Kewenangan Menurut Perda Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2017 telah berjalan Meskipun kurang optimal Hal ini dibuktikan masih ada beberapa aspirasi masyarakat yang belum tersalurkan seperti aspirasi masyarakat tentang Perbaikan jalan, pemasangan lampu jalan, Pembuatan akses jalan menuju area pertanian, dan perbaikan saluran drainase yang menyebabkan banjir jika turun hujan. Tinjauan siyāsah tanfidziyah Terhadap Penerapan Wewenang Badan Permusyawaran Desa secara umum kurang sesuai dengan nilai�nilai yang terkandung dalam siyāsah tanfidziyah. Hal ini dibuktikan dengan BPD di Desa Seleman Ilir belum sepenuhnya mengikuti konsep amanah seperti yang terdapat dalam tugas maupun fungsinya Ahlu Halli wa al-Aqdi

Actions (login required)

View Item