TINJAUAN FIQH SIYÂSAH TERHADAP PERAN KEJAKSAAN DALAM PROSES PENGAJUAN UPAYA HUKUM BANDING (Studi Di Kejaksaan Negeri Kelas II B Kota Pagaralam)

LEPPA, JULIANI HALSAB (2022) TINJAUAN FIQH SIYÂSAH TERHADAP PERAN KEJAKSAAN DALAM PROSES PENGAJUAN UPAYA HUKUM BANDING (Studi Di Kejaksaan Negeri Kelas II B Kota Pagaralam). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

[thumbnail of PUSAT BAB 1 DAN 2.pdf] PDF
Download (2MB)
[thumbnail of SKRIPSI KECIL LEPPA JULIANI.pdf] PDF
Restricted to Repository staff only

Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat (3). Dalam penjelasan dari UUD 1945 tersebut dengan tegas disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) bukan negara kekuasaan (machstaat). Jadi jelas bahwa cita-cita Negara hukum (rule of law) yang tekandung dalam UUD 1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum, tetapi dalam implikasinya tidak mencerminkan sebagai negara hukum. Pagaralam adalah kota yang mempunyai kasus-kasus dimana masyarakat yang berperkara merasa bahwa putusan pengadilan yang didapatkan belum memenuhi adanya keadilan sesuai sebagaimana mestinyan Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana peran Kejaksaan dalam proses pengajuan upaya hukum banding di Pengadilan Negeri kota Pagaralam dan Bagaimana tinjauan Fiqh Siyâsah terhadap peran Kejaksaan dalam proses pengajuan upaya hukum banding di Pengadilan Negeri kota Pagaralam. Serta penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Siyâsah terhadap peran kejaksaan dalam proses pengajuan upaya hukum banding banding. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), yaitu langsung datang ke lokasi di Kejaksaan Negeri Kelas II B Kota Pagaralam. Setelah data terkumpul selanjutnya pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi kemudian di olah dengan tahap editing dan sistemating. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peran Kejaksaan Dalam proses pengajuan upaya hukum banding di Pengadilan Negeri Kota Pagaralam, belum sesuai dengan kitab UU Pasal 67 Undang�Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KHUAP), karena pada data identitas terdakwa dalam banding di Kejaksaan Negeri Kota Pagaralam tahun 2021 menunjukan jumlah banding yang di kabulkan 2 kasus dari 8 kasus yang diajukan. Hal ini juga menunjukan bahwa belum adanya kesesuaian dalam Tugas dan fungsi Jaksa Penuntut Umum dalam memperjuangkan perlindungan yang diperlukan masyarakat. TinjauanFiqh Siyâsah Terhadap Peran Kejaksaan Dalam Pemberian Upaya Hukum Kepada Masyarakat Pada Putusan Banding Di Pengadilan Negeri Kota Pagaralam harus sesuai dengan prinsip Fiqh Siyâsah yaituAl-„Ad berasal dari kata „adala yang berarti lurus dan sama. Orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukanukuran iii ganda. Orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukanukuran ganda. Persamaan inilah yang menunjukan orang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI
Date Deposited: 29 Sep 2022 07:25
Last Modified: 29 Sep 2022 07:25
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/21080

Actions (login required)

View Item View Item