ANALISIS FIQH SIYÂSAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 112 AYAT (3)UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Di Wilayah Hukum Polres Kota Pagaralam Sumatera Selatan)

LESYA, ERNANDA (2022) ANALISIS FIQH SIYÂSAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 112 AYAT (3)UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Di Wilayah Hukum Polres Kota Pagaralam Sumatera Selatan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Permasalahan lalu lintas di Indonesia menjadi semakin tinggi seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk dan jumlah kendaraan. Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan dalam berlalu lintas antara lain: menggunakan jalan dengan cara yang dapat membahayakan dirinya dan pengendara lain. Serta kurangnya pengetahuan masyarakat megenai aturan-aturan lalu lintas seperti aturan belok kiri tidak langsung dimana masyarakat bingung megenai aturan ini dan mereka mengetahui aturan ini diperbolehkan sebelum diterapkannya Pasal 112 Ayat (3) dimana dilarang belok kiri langsung kecuali ada APILL. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Pasal 112 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 di wilayah hukum POLRES Kota Pagaralamdan bagaimana Implementasi Fiqh Siyâsah terhadap Pasal 112 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Serta penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peraturan lalu lintas di Kota Pagaralam dan bagaimana Implementasi Fiqh Siyâsah terhadap peraturan lalu lintas di Kota Pagaralam. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitiankualitatif, yaitu langsung datang ke lokasi di 3 titik yaitu : 1) Simpang Jam Gadang, 2) Simpang Manak, 3) Simpang Empat Nedagung di Kota Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan. Setelah data terkumpul selanjutnya pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi kemudian di olah dengan tahap editing dan sistemating. Hasil dari penelitian ini yaitu Implementasi peraturan disiplin lalu lintas menunjukan bahwa beberapa masyarakat baik para pengendara roda dua maupun roda empat di wilayah Kota Pagaralam kurang mengetahui adanya aturan belok kiri tidak langsung, sehingga menyebabkanbeberapa para pengendara melanggar. Sebagian besar masyarakat pengendara di Kota Pagaralam hanya mengetahui bahwa aturan ini diperbolehkan sebelum digantikan oleh (UU LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009 yang termuat dalam Pasal 112 Ayat (3) tentang “Belok Kiri Tidak Langsung”.Sedangkan Implementasi Fiqh Siyâsah bahwa pelanggaran yang terjadi pada aturan “Belok Kiri Tidak Langsung” menyebabkan beberapa para pengendara roda dua atau roda empat tidak amanah dengan masih melanggar aturan ini. Sehingga bertentangan dengan Fiqh Siyâsah khususnya pada Siyâsah Tanfîdziyyah yang harus dapat di laksanakan dengan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item