TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP ANOMALI PARTAI OPOSISI PERIODE 2019-2024 PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DAN MA’RUF AMIN

MONICA, PRATIWI (2022) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP ANOMALI PARTAI OPOSISI PERIODE 2019-2024 PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DAN MA’RUF AMIN. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Partai oposisi di artikan sebagai partai penyimbang untuk pemerintah yang berfungsi sebagai kritik dan kontrol (checks and balances) atas sikap, pandangan, atau kebijakan pemerintah berdasarkan pada perspektif ideologis. Oposisi sering kali diartikan sebagai partai penentang dengan pemerintah. Partai oposisi merupakan bagian penting dalam berjalannya demokrasi. Tanpa adanya partai oposisi akan menyebabkan anomali dalam pemerintahan yang sedang berlangsung. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana anomali partai oposisi periode pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin 2019-2024 dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap anomali partai oposisi periode 2019-2024 pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Kepustakaan (Library Research). Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data pada penelitian ini dikategorikan sebagai data sekunder. Metode pengumpulan data yang di lakukan dengan cara menelusuri survey kepustakaan dan studi literatur yang terkait dengan anomali partai oposisi periode pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin di tinjau dari Fiqh Siyasah. Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (editing), dan sistematisasi data (systematizing). Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui metode berfikir induktif. Sehingga mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini antara lain anomali partai oposisi periode 2019-2024 pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin 2019-2024 di tinjau dari Fiqh Siyasah. Terdapat anomali yang terjadi dalam partai oposisi Joko Widodo dan Ma’ruf Amin pada periode 2019-2024 yaitu minimnya partai oposisi di Indonesia yang hanya menyisakan partai Demokrat dan PKS akan mengakibatkan tidak ada kontrol dan pengawasan di dalam pemerintahan yang berdampak terhadap demokrasi. Bahkan sering kali partai oposisi kurang memainkan peran yang jelas di dalam pemerintahan karena partai oposisi sewaktu-waktu akan dapat bergabung dalam pemerintahan koalisi baru. Selain itu anomali yang terjadi dalam partai oposisi pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin adalah partai oposisi kurang mampu menyusun suatu program alternatif untuk pemerintah. Dalam sistem semacam ini letak tanggung jawab menjadi kurang jelas. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap anomali partai oposisi periode pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin 2019-2024. Partai oposisi itu sendiri sejalan dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar hal ini Islam mengajarkan umatnya untuk saling menasehati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu di butuhkan partai oposisi di dalam pemerintahan untuk mencegah terjadinya anomali. Kata kunci : Fiqh Siyasah, Anomali, Partai Oposisi, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin iii ABSTRACT Opposition parties are defined as a party of opposition to the government that serves as criticism and control (checks and balances) over the attitudes, views, or policies of the government based on an ideological perspective. The opposition is often interpreted as an opposition party with the government. Opposition parties are an important part of the course of democracy. The absence of opposition parties would cause anomalies in the ongoing government. The formulation of the problem in this study is how the anomaly of the opposition parties during the 2019-2024 Joko Widodo and Ma'ruf Amin governments and how Fiqh Siyasah's review of the anomalies of opposition parties for the 2019- 2024 period of the Joko Widodo and Ma'ruf Amin governments. This type of research is Library Research. Judging from its nature, this research is descriptive analytical. The data in this study is categorized as secondary data. The data collection method carried out by tracing literature surveys and literature studies related to the anomalies of opposition parties during the joko widodo and Ma'ruf Amin administrations was reviewed from Fiqh Siyasah. Data management techniques are carried out by means of data inspection (editing), and data systematizing (systematizing). The data analysis method used is a qualitative approach through inductive thinking methods. This makes it easier to make conclusions from this study. The results of this study include anomalies of the opposition parties 2019- 2024 goverments of the Joko Widodo and Ma'ruf Amin reviewed from Fiqh Siyasah. There is an anomaly that occurs in the opposition parties of Joko Widodo and Ma'ruf Amin in the 2019-2024 period, namely the lack of opposition parties in Indonesia which only leaves the Democratic party and the PKS will result in no control and supervision in the government which has an impact on democracy. In fact, often opposition parties do not play a clear role in government because opposition parties will at any time be able to join a new coalition government. In addition, the anomaly that occurs in the opposition parties of the Joko Widodo and Ma'ruf Amin governments is that the opposition parties are not able to formulate an alternative program for the government. In this kind of system lies the responsibility becomes less clear. Fiqh Siyasah's review of the anomaly of opposition parties during the 2019-2024 Joko Widodo and Ma'ruf Amin governments. The opposition party itself is in line with the principle of amar ma'ruf nahi munkar this Islam teaches its people to advise each other and exercise control over power so that goodness is always maintained in people's lives. Therefore, it is necessary for opposition parties in the government to prevent anomalies. Keywords : Fiqh Siyasah, Anomali, Opposition Party, Joko Widodo and Ma'ruf Amin

Actions (login required)

View Item