TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA WARUNG INTERNET (WARNET) (Studi pada Warung Internet Kota Kalianda, Lampung Selatan)

FARIZ, NANDRA HUSAINI (2022) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA WARUNG INTERNET (WARNET) (Studi pada Warung Internet Kota Kalianda, Lampung Selatan). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Keberadaan peraturan daerah menjadi pengejawatahan dari pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, hal ini disebabkan karena terdapat beberapa dari unsur-unsur daerah yang harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah, selain diatur dalam undang-undang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 di Kecamatan Kalianda?. 2) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 di Kecamatan Kalianda?. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui Implementasi Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 di Kecamatan Kalianda. 2) Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 di Kecamatan Kalianda. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan termasuk dalam jenis penelitian lapangan yang dilakukan pada warung internet di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman para pemilik warung internet tentang isi dan aturan-aturan yang terdapat pada peraturan daerah tersebut. Adapun Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang penyelenggaran warung internet belum berjalan sesuai dengan hukum Islam karena sebagian besar warung internet tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah selaku seorang pemimpin dan hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam yang memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk patuh kepada pemimpin selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Actions (login required)

View Item