PERANKEPALA DESA DALAM MENJALANKANPERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 49/PMK.07/2016 TENTANG PENGGUNAAN DANA DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Desa Ratna ChatonKecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)

RIDHO, PURNOMO TANJUNG (2022) PERANKEPALA DESA DALAM MENJALANKANPERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 49/PMK.07/2016 TENTANG PENGGUNAAN DANA DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Desa Ratna ChatonKecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Peran Kepala Desa dala menjalankan alokasi dana untuk kepentingan desa merupakan kewajiban yang telah diatur dalam sebuah aturan undang-undang. Dalam hal ini, pemerintah telah mengucurkan anggaran Dana Desa yang bertujuan untuk mendorong kemajuan dan pemerataan pembangunan di Desa. dengan ditetapkannya sebuah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah upaya pemerintaha untuk membangun Desa. Namun dalam hal ini desa tidak hanya sebagai objek pembangunan saja, melainkan juga sebagai subjek pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di desa belum tentu dapat semuanya berhasil, namun menjadi permasalah ketika Kepala Desa tidak merealisasikan sebuah Dana Desa. Menyangkut Dana Desa sangat sensitif sekali atau berbahaya ketika Kepala Desa tidak menjalankan dengan asas secara terbuka. Oleh karenanya Kepala Desa harus bertanggung jawab kepada negara dan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan peran kepala desa dalam menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Pengggunaan Dana Desa Pada Desa Ratna Chaton Perspektif Fiqh Siyasah sehingga dapat diketahui kepala Desa telah menjalankan alokasi dana desa atau belum menjalankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sejumlah responden yaitu 7 orang yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dan masyarakat. Sedangkan data sekunder dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan. Pengumpulan data menggunakan metode interview, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa peran kepala desa Ratna Chaton dalam penggunaan dana desa telah dilaksanakan dengan dibuktikan pada alokasi dana di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. selanjutnya dalam hal ini peran kepala Desa dalam melaksanakan alokasi dana desa telah sesuai berdasarkan prinsip perencanaan pembangunan, pengawasan pembangunan dan pelopor pembangunan. Selanjutnya Kepala Desa telah melaksanakan dan mengimplementasi Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Penggunaan Dana Desa secara baik dan benar, dan tentunya semua itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan evaluasi dan ii 3 kelanjutan. Supaya peraturan tersebut benar-benar dilakukan secara berkelanjutan. Sedangkan Peran Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Penggunaan Dana Desa telah sesuai dengan konsep kekuasaan ulil amri, dengan melihat yang telah dilaksanakan dengan kaidah hukum Islam tentang pengelolaan keuangan yang diharuskan untuk kemaslahatan masyarakat dan kepala desa selalu mengikutsertakan masyarakatnya untuk bermusyawarah dalam pembahasan alokasi dana desa. Kata kunci: Dana Desa, Fiqh Siyasah, Kepala Desa.

Actions (login required)

View Item