TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DI INDONESIA

M.M.Q., ALFIAN R. PUTRA (2022) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DI INDONESIA. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

[thumbnail of COVER BAB 1 BAB 2 DAPUS.pdf] PDF
Download (2MB)
[thumbnail of ALFIAN FUll SKRIPSI.pdf] PDF
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Pemilihan kepala daerah merupakan prosesi penentuan siapa yang berhak memimpin suatu daerah yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun sekali. Kepala daerah dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia antara lain gubernur (provinsi), bupati (kabupaten), dan wali kota (kota). Setiap kepala daerah didampingi atau berpasangan dengan wakil kepala daerah. Sistem pemilihan kepala daerah yang diterapkan di Indonesia beberapa kali mengalami perubahan, dan saat ini pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat atau konstituennya. Negara melalui undang– undang dan aturan lainnya telah mengatur sedemikian rupa mengenai sistem pemilihan kepala daerah berdasarkan prinsip�prinsip demokrasi. Islam juga di samping itu memberikan konsep bagaimana menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Hal tersebut sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw beserta para penggantinya dalam menjalankan pemerintahan, terutama dalam hal pengangkatan kepala daerah. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia dan bagaimana relevansi pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana relevansi pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia. Metode penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (library reseach) yang bersifat kualitatif. Data primer dalam penelitian ini adalah UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kemudian, data sekunder yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari buku, majalah, jurnal, dokumen, pendapat ahli dan lain-lain yang berkenaan dengan judul yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang berdasar dari kamus, internet, daftar bacaan katalog perpustakaan dan lain lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan survey kepustakaan dan studi literatur yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Sedangkan teknik analisis data dilakukan melalui cara analisis data kualitatif menggunakan pendekatan deduktif. iv Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat di Indonesia sudah sesuai dengan ajaran Islam. Hal tersebut dikarenakan dalam perspektif fiqh siyasah mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah hanya merupakan suatu cara (uslub) atau metode memilih pemimpinnya, karena dalam Islam yang menjadi substansi adalah pengangkatan pemimpinnya. Pemilihan kepala daerah secara langsung juga masih cukup relevan diterapkan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sistem pemilihan kepala daerah langsung menunjukan perkembangan penataan format demokrasi daerah dalam rangka perubahan ke arah yang lebih baik serta merupakan perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dalam rekrutmen kepemimpinan. Kata kunci: Pemilihan, Kepala Daerah, Fiqh Siyasah

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI
Date Deposited: 06 Sep 2022 02:55
Last Modified: 06 Sep 2022 02:55
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/20822

Actions (login required)

View Item View Item