ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENYELESAIKAN BATAS WILAYAH PEKON (Studi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat)

EVITA, SARI NANI (2022) ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENYELESAIKAN BATAS WILAYAH PEKON (Studi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat). Diploma thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Fiqh siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Terkait tentang peran badan pertanahan nasional dalam menyelesaikan batas wilayah pekon bahwa berdasarkan hasil observasi dilapangan menunjukkan telah terjadi perdebatan antara masyarakat pekon Pelita Jaya dan pekon Sukarame yang disebabkan oleh batas wilayah anatara kedua pekon tersebut. Seperti ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, dimana sistem penanganan masalah pertanahan berpedoman kepada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 Tentang petunjuk Teknis penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran badan pertanahan dalam menyelesaikan persilihan masyarakat tentang batas wilayah pekon, dan bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap penyelesaian perselisihan masyarakat tentang batas wilayah pekon. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran badan pertanahan dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat tentang batas wilayah pekon, dan untuk mengetahui analisis fiqh siyasah terhadap penyelesaian perselisihan masyarakat tentang batas wilayah pekon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian lapangan (field research) yaitu metode penelitian pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Metode pengumpulan data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari perwakilan staff kantor Badan pertanahan Nasional, dan masing�masing masyarakat pekon melalui wawancara, dokumentasi. Metode pengumpulan data sekunder menggunakan sumber data yang sudah ada sebelumnya seperti dokumen resmi, hasil penelitian yang bersifat laporan serta catatan yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah peran badan pertanahan nasional dalam menyelesaikan batas wilayah pekon dalam penyelesain nya yaitu dengan pelayanan musyawarah yang dipilih pihak Badan Pertanahan Nasional antara kedua belah pihak yang berdebat karena menurut perwakilan dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Barat masalah seperti ini jika masih bisa dibicarakan secara musyawarah maka tidak perlu menempuh jalur hukum. Dalam analisis fiqh siyasah penyelesaian perdebatan batas wilayah pekon ini dapat dilihat dari perspektif fiqh siyasah bahwa manusia akan menerima segala keputusan yang bersangkutan dengan tanah yang bisa dikaitkan dengan kehidupan, sehingga menarik kesimpulan dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, arbitrase, dan konsiliasi. Kata Kunci: Badan Pertanahan Nasional, Batas Wilayah Pekon, Fiqh Siyasah.

Actions (login required)

View Item