IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG TUGAS BADAN HIPPUN PEMEKONAN (BHP) DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)

Ahmad, Dimas Kurniawan (2022) IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG TUGAS BADAN HIPPUN PEMEKONAN (BHP) DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus). Diploma thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

[thumbnail of PUSAT BAB 1 DAN 5.pdf] PDF
Download (2MB)
[thumbnail of SKRIPSI AHMAD DIMAS.pdf] PDF
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)

Abstract

Badan Hippun Pemekonan (BHP) merupakan lembaga legislatif di tingkat desa yang menjadi wakil masyarakat di pemerintahan pekon dalam menyampaikan aspirasi yang berkedudukan sejajar dengan pemerintah pekon dan sebagai mitra kerja Kepala Pekon dan melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon. BHP terdiri dari penduduk pekon bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara mufakat. BHP berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah pekon berfungsi menetapkan peraturan Pekon bersama kepala pekon dengan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tugas Badan Hippun Pemekonan dalam penetapan peraturan Pekon diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006. Pada proses penetapan peraturan pekon, BHP dituntun untuk berperan aktif pada setiap tahapan mulai dari perumusan hingga penetapan peraturan pekon. Namun pada implementasinya, hakikat dan makna serta tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas BHP untuk kesejahteraan masyarakat yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan belum dapat direalisasikan secara utuh, hal ini misalnya yang terjadi di Desa Kejayaan Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan penelitian tersebut diatas maka rumusan masalah adalah Bagaimana Implementasi atau penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 tentang tugas BHP dalam penetapan peraturan Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggfamus. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 tentang tugas Badan Hippun Pemekon. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi atau penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 tentang tugas BHP dalam penetapan peraturan Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 tentang tugas Badan Hippun Pemekon. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field research), Adapun data primer diperoleh langsung dari Kantor Kepala Pekon Kejayaan kecamatan talang padang kabupaten tanggamus yang iii didukung dengan data sekunder dari Peraturan-peraturan yang terkait, buku, Jurnal maupun literatur lain yang berkaitan. Setelah data terkumpul secara keseluruhan selanjutnya menggunakan pengolahan data berupa editing (pemeriksa data), coding (penanda data), reconstructing (penyusunan data), kemudian dianalisis dalam penelitian menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum sesuainya pelaksanaan dalam implementasi tugas BHP yang ada di pekon Kejayaan kecamatan talang padang kabupaten tanggamus dalam PERDA Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 mengenai tugas BHP yang mana memuat tugas dari BHP itu sendiri dengan Prinsip Hukum positif dan Hukum Islam. Analisis fiqh siyasah yang diperoleh yaitu tugas BHP secara hukum positif sesuai dengan ajaran hukum Islam, dimana tujuannya untuk kemaslahatan, namun tugas BHP dalam Peraturan daerah kabupaten Tanggamus Nomor 13 tahun 2006 sudah sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konsep teorinya Fiqh Siyasah mengacu pada fiqh siyasah dusturiyah Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan dan penetapan peraturan Pekon juga tidak bertentangan dengan Sumber Hukum Islam yakni Ijtihad yang mencakup dalam dua hal yaitu alMaslahah al- Mursalah untuk kepentingan masyarakat Ahl al-Hall Wa al-Aqd menetapkan peraturan pekon sudah berjalan di atas prinsip kemaslahatan umat seperti dalam konsep Fiqih Siyasah Selain itu Pekon juga tetap mempertahankan Adat-Istiadat yang ada di masyarakat setempat

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI
Date Deposited: 04 Aug 2022 03:41
Last Modified: 04 Aug 2022 03:41
URI: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/20297

Actions (login required)

View Item View Item