TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI LAMPUNG NOMOR 02/REG/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 P/PAP/2021 TENTANG PELANGGARAN PEMILU DALAM PEMILIHAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

SASTI, AMELIANI (2022) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI LAMPUNG NOMOR 02/REG/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 P/PAP/2021 TENTANG PELANGGARAN PEMILU DALAM PEMILIHAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG. Diploma thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Dalam pelaksanaan pemilukada selama ini, nuansa yang paling menonjol adalah maraknya sengketa pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pasangan calon yang terdaftar dalam berbagai pemilu di Indonesia seringkali melakukan berbagai cara untuk dapat memenangkan suara sakyat meskipun harus menempuh jalan pintas atau melanggar aturan yang berlaku. Salah yang penulis jadikan rujukan adalah pada kasus pelanggaran administratif pemilu yang terdapat pada Putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 disertai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021. Dimana Bawaslu Provinsi Lampung memutuskan Calon Walikota Bandar Lampung Nomor Urut 03 Eva Dwiana, terbukti melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif. Putusan itu sekaligus membatalkan yang bersangkutan sebagai pasangan calon/ Paslon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung. Pihak Bawaslu menyatakan paslon ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan , masif berupa perbuatan menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilik hak suara. Hal ini tentunya menciderai integritas Pemilu yang seharusnya berjalan dengan baik guna mewujudkan salah satu bentuk kedaulatan rakyat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Apakah Dasar Putusan Bawaslu Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020. Tentang pemilihan walikota Bandar Lampung. 2) Bagaimana Implikasi Terhadap Putusan Bawaslu Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/202 Tentang Pelanggaran Pemilu dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung 3) Bagaimana pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap Putusan Bawaslu Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW�08.00/XII/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/202 Tentang pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian Library Research atau penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh dari isi putusan Bawaslu Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/202, sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta data penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan pelanggaran pemilu dalam pemilihan walikota Bandar Lampung. Hasil penelitian menyampaikan beberapa dasar Putusan Bawaslu Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 serta implikasinya terhadap Putusan MA Nomor 1 P/PAP/202, kemudian sesuai dengan siyasah dusturiyah pelanggaran pemilu pada kasus ini merupakan perbuatan riswah, yang mana untuk menyelesaikannya hakim perlu mengedepankan 7 asas peradilan sebagaimana yang termaktub dalam Risalah Al-Qadha' Umar ibn Khattab. Kata kunci: Pemilu, Bawaslu, Mahkamah Agung, Siyasah Dusturiyah.

Actions (login required)

View Item