ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA DEMONSTRAN YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN APARATUR NEGARA (Kepolisian) (Studi Terhadap UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum)

RATIH, WAHYUNI (2022) ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA DEMONSTRAN YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN APARATUR NEGARA (Kepolisian) (Studi Terhadap UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum). Diploma thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan salah satu bentuk pengungkapan pendapat masyarakat yang telah diatur dalam Undang�Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyampaian Pendapat Di Muka Umum. Masyarakat Indonesia lebih suka menyampaikan pendapat secara lisan atau lebih dikenal dengan demonstrasi karena dianggap lebih efektif daripada tulisan. Perlindungan hukum terhadap demonstran sangat dibutuhkan mengingat demonstran sering mengalami perilaku kekerasan, termasuk oleh polisi. Kekerasan yang dialami oleh demonstran dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Ketika mengalami perlakuan kekerasan, para demonstran tidak memiliki pembelaan diri karena posisi mereka yang lemah secara fisik atau hukum. Al-Qur‘an mengutuk tindakan kekerasan tersebut, karena kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan-kekerasan yang lainnya. Islam menyuruh untuk berdakwah (amr ma’ruf nahi munkar) melalui cara yang bijaksana dan santun. Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu, pertama, Bagaimana Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Demonstran Yang Mengalami Kekerasan Oleh Aparatur Negara (Kepolisian) pada Saat Melakukan Demonstrasi Berdasarkan UU No 9 Tahun 1998, kedua, Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Berdasarkan UU No 9 Tahun 1998 Kepada Demonstran Yang Menjadi Korban Kekerasan Aparatur Negara (Kepolisian). Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini sesuai dengan jenis penelitiannya antara lain : dalam penelitian kepustakaan (library research) dan sumber data melalui literatur primer dan sekunder, berdasarkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam undang-undang nomor 9 tahun 1998 ini yaitu berhak untuk : mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan huku. Namun UU Nomor 9 Tahun 1998 belum mengatur secara rinci bagi korban penganiayaan, penembakan, pukulan berlebihan maupun kekerasan yang lain oleh polisi saat melakukan demonstrasi. Berdasarkan dengan prinsip-prinsip negara hukum menurut Al-Qur‘an dan Sunnah maka perlindungan terhadap demonstran telah sesuai dengan tujuan hukum Islam yang mana Islam iv melindungi warga negara dalam kategori pertama, manusia dilindungi baik pribadinya maupun hartanya. Dalam kategori kedua ‖status persamaan manusia dijamin sepenuhnya‖ dan dalam kategori ketiga nomokrasi Islam meletakkan hak-hak politik dan menjamin hak-hak itu sepenuhnya bagi setiap orang warga negara, karena kedudukannya yang di dalam Al-Qur‘an disebut ―khalifah Tuhan di bumi‖. Namun seorang warga negara juga dalam menyampaikan pemikiran atau pendapatnya secara bebas mempunyai kewajiban untuk menaati hukum moral yang berlaku sesuai dengan ajaran Islam.

Actions (login required)

View Item