IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK (E-BILLING) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung)

Azhiim, Ramadhan Surya (2022) IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK (E-BILLING) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Tiga tahun terakhir (2015-2017) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung tidak mencapai target. Hal ini terjadi karena adanya Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov Lampung yang belum dibayarkan dan adanya kebocoran pajak hiburan dan restoran/rumah makan.Penyebab lain terjadinya kebocoran penerimaan pajak daerah karena sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia dalam pembayaran pajak terutangnya menggunakan self assessment system. Artinya wajib pajak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporan pajak terutangnya kepada petugas pajak/fiskus. Oleh karena itu self assessment system memiliki peluang besar terjadinya kecurangan seperti banyaknya pengusaha atau wajib pajak yang tidak membayar pajak terutang sesuai dengan yang seharusnya, telat membayar pajak, memanipulasi data pajak terutangnya, dan menyuap petugas pajak agar pajak terutangnya dapat dikurangi atau dapat ditunda pembayarannya. Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan didukung oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan evaluasi kepada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung untuk menerapkan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) menggunakan perangkat TappingBox dan menerapkan sistem e-billing berdasarkan Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (E-billing). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana implementasi pasal 13 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah secara Elektronik (E-Billing)? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang implementasi pasal 13 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah secara Elektronik (E-Billing)?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara jelas bagaimana implementasi pasal 13 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (E-Billing) dan untuk mengetahui perspektif hukum Islamnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis yang bersumber pada pertanyaan (interview) terhadap informan yang memahami tema persoalan penelitian ini. Data sekunder adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya. Data dianalisis dengan cara analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan Implementasi tentang pengawasan pada objek pajak sesuai dengan pasal 13 pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.6 Tahun 2018 tentang pembayaran pajak secara elektronik (e-billing) sudah berjalan dengan baik karena ada beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan. Hanya saja kendala yang terjadi adalah masih banyak beberapa objek pajak yang tidak taat terhadap penggunaan alat dan tidak membayar pajak dengan sesuai. Dalam perspektif hukum Islam pelaksanaan pengawasan terhadap wajib pajak yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung sudah dijalankan dengan optimal dan sesuai dengan hukum Islam

Actions (login required)

View Item