TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYYAH TENTANG KONSEP KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA (Analisis Terhadap Hadist Larangan Meminta Jabatan)

ROSA, NOVRISANTIKA (2022) TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYYAH TENTANG KONSEP KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA (Analisis Terhadap Hadist Larangan Meminta Jabatan). Diploma thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Konsep kampanye politik yang berkembang di negara-negara demokrasi sekarang ini belum dirinci dalam kajian-kajian fiqih siyasah Islam. konsep kampanye yang ada sekarang ada hubungannya dengan upaya meminta orang agar memilihnya di dalam pemilihan. Dalam Islam sendiri ada larangan meminta jabatan dengan cara apapun, hal ini dapat diketahui dalam banyak riwayat hadis. Untuk itu, persoalan yang hendak dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep kampanye pemilu dilihat dalam perspektif hadis larangan meminta jabatan, dan bagaimana tinjauan siyasah al-syar’iyyah terhadap penentuan pemimpin melalui kampanye pemilu. Penelitian ini termasuk dalam kajian kepustakaan, (Library research), adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisa terhadap hadist larangan meminta jabatan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kampanye pemilu merupakan kegiatan peserta pemilu dan pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu, meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program atau citra diri peserta pemilu. Dilihat dalam perspektif hadis larangan meminta jabatan maka kampanye pemilu bertentangan dengan beberapa riwayat hadis Nabi Saw yang melarang seseorang meminta jabatan. Dalam tinjauan siyasah syar’iyyah, kampanye pemilu tidak diatur secara terperinci. Karena sistem kampanye pemilu hadir mengikuti sistem pemerintahan demokrasi. Menurut siyasah al�syar’iyyah, kampanye pemilu diperbolahkan sepanjang tidak menyalahi prinsip-prinsip hukum Islam. Konsep negara dengan sistem pemerintahan demokrasi sendirinya mengharuskan sistem pencalonan diikuti kampanye pasangan calon. Dasar hukumnya mengacu pada QS. Yusuf ayat 54-57 yang menerangkan tentang permintaan Nabi Yusuf untuk menjabat bendaharawan negara. Dalil lainnya mengacu pada hadis riwayat Abu Dawud mengenai permintaan Utsman bin Abi Al-'Ash kepada Rasulullah Saw untuk menjadi imam shalat, dan riwayat hadis Abi Dawud tentang informasi Rasulullah Saw terkait masuk surga orang yang meminta jabatan hakim dan mampu memutus secara adil. Kata kunci :Tinjauan, Siyasah Syar’iyyah, Kampanye Pemilu

Actions (login required)

View Item