INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH (Studi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Adinda, Dwi Prestiwi (2022) INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH (Studi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Diploma thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang bertugas memberantas korupsi di Indonesia dengan landasan yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sejak pembentukan Undang-Undang KPK berjalan, banyak beberapa pihak seperti wakil dari parlemen, menuntut untuk mengakomodir Undang-Undang KPK dengan alasan menguatkan kewenangan lembaga anti rasuah tersebut dalam memberantas korupsi. Namun upaya untuk merevisi Undang-Undang KPK dipandang sebagai ketimpangan hukum dan memiliki unsur politik, hal itu bisa dilihat ketika RUU KPK berada dalam proses pembentukan, pengesahan, bahkan terdapat pasal-pasal yang melemahkan lembaga KPK dalam memberantas kasus-kasus korupsi di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana Independensi lembaga KPK Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019? 2) Bagaimana Perspektif Siyasah Syar’iyyah terhadap Independensi KPK Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis kajian kepustakaan (Library Research). Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Independensi lembaga KPK Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, kedua untuk mengetahui Perspektif Siyasah Syar’iyyah terhadap Independensi KPK Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, secara ilmiah KPK bukan lembaga independent agencies atau biasa disebut dengan lembaga super body, melainkan berubah menjadi lembaga executive agencies. Maka secara teoritis KPK bukan lagi lembaga negara independen, melainkan memiliki tanggung jawab secara vertikal kepada lembaga eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden. Sehingga pengangkatan atau pemberhentian anggota pada KPK merupakan hal prerogatif presiden. Kedua, perspektif siyasah syar’iyyah terhadap independensi KPK belum seutuhnya memiliki korelasi yang masif terhadap lembaga wilayah al mazhalim, mengingat pemilihan KPK berlandaskan pada political appointee. Kata Kunci: Independensi, KPK, Siyasah Syar’iyyah

Actions (login required)

View Item